SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak menggelar Simposium "Siak sebagai Pusat Kebudayaan Melayu" di Balairung Datuk Empat Suku, Kompleks Abdi Praja Siak, Selasa (10/2/2026).
Simposium ini dibagi dalam dua sesi diskusi panel. Sesi pagi menghadirkan Dr. Abdul Malik, Dr. Hadri Mulya, Prof. Dr. OK. Saidin, dan Prof. Dr. Anhar Gonggong. Sesi siang dilanjutkan dengan pemaparan Prof. Syarif Hidayat, Prof. Dr. Setiadi, dan Prof. Dr. Mukhlis Paeni.
Simposium ini digelar sebagai respons atas keresahan para tokoh Melayu terhadap melemahnya perhatian pada kebudayaan Melayu, termasuk di Kabupaten Siak.
Melalui simposium ini, Pemerintah Kabupaten Siak berharap lahir rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan Melayu di Kabupaten Siak.
Sejarawan Prof. Dr. Anhar Gonggong yang menjadi pemateri utama mengingatkan agar kebudayaan tidak dipahami semata sebagai romantisme masa lalu. "Kebudayaan harus menjadi pijakan untuk menatap masa depan," kata Anhar.
Ia juga menilai persoalan kebudayaan tidak terlepas dari kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, Indonesia tidak kekurangan pemimpin, tetapi kelebihan pejabat, yang berdampak pada korupsi dan ketimpangan.
Sementara itu, Tokoh Melayu Riau sekaligus penggagas simposium, Wan Abubakar, mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi kekhawatiran memudarnya identitas Melayu Siak di tengah perkembangan zaman.
"Siak adalah negeri Melayu, tetapi identitas Melayunya kini tidak lagi terlihat kuat. Inilah yang menjadi kegelisahan kami," kata Wan Abubakar.
Mantan Wakil Gubernur Riau itu menegaskan, simposium ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Siak dalam RPJMD yang menempatkan Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan membentuk tim khusus melalui surat keputusan bupati untuk merumuskan konsep dan persyaratan yang diperlukan.
"Kita ingin ada rumusan konkret agar Siak benar-benar menjadi pusat kebudayaan Melayu," ujarnya.
Sementara itu, mantan mantan Gubernur Riau yang juga mantan Bupati Siak, Syamsuar, menambahkan, banyak kekayaan budaya Siak yang belum tercatat secara nasional akibat kurangnya perhatian dan dokumentasi. Ia menceritakan, saat mengetahui adanya program Kota Pusaka, pemerintah daerah segera mengurusnya.
"Siak akhirnya menjadi satu-satunya kota pusaka di Riau. Itu kami lakukan agar siapapun bupatinya ke depan tetap wajib memperhatikan istana dan peninggalan Sultan Siak," jelas Syamsuar.
Mantan Kepala Dinas PU Siak, Irving Kahar Arifin, dalam forum itu mengatakan simposium tersebut harus menghasilkan langkah nyata dan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
"Tujuan menjadikan Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu tidak boleh hanya menjadi wacana. Harus ada tindak lanjut dan progres yang jelas usai ini," kata Irving.
Ia mengatakan tujuan menjadikan Siak sebagai Pusat Kebudayaan Melayu tidak boleh hanya menjadi wacana semata. Tetapi harus ada tindak lanjut dan progres yang jelas sehingga harapan itu bisa benar-benar terwujud.