Latest Posts

Komitmen Berantas Habis Narkoba di Riau, Pemko Pekanbaru Dukung Penuh Langkah Tegas Irjen Arman

Tue, 13 Oct 2026 19:11:36 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat dalam memberantas peredaran narkoba di Bumi Lancang Kuning. Pemko siap bersinergi dengan kepolisian, termasuk menindaklanjuti rekomendasi penutupan tempat hiburan malam (THM) apabila terbukti menjadi lokasi peredaran narkotika.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Tidak hanya kepolisian, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya penindakan sekaligus mencegah peredaran narkoba semakin meluas di tengah masyarakat.

Menurut Agung, Pemko Pekanbaru siap memperkuat koordinasi dengan Polda Riau dan jajaran Polri untuk memastikan upaya pemberantasan narkoba berjalan maksimal. Langkah tegas terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika.

“Pemko Pekanbaru mendukung penuh langkah tegas Kapolda Riau dalam memberantas narkoba. Kami siap bersinergi dengan kepolisian untuk bersama-sama menindak pelaku dan memberikan efek jera. Persoalan narkoba ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Agung, Senin (12/10/2026).

Dukungan tersebut juga mencakup kemungkinan penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba. Agung menyebutkan, Pemko Pekanbaru akan menindaklanjuti apabila menerima rekomendasi resmi dari kepolisian sesuai hasil penyelidikan dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang ada rekomendasi dari Polda Riau untuk penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba, tentu akan kita tindak lanjuti sesuai aturan. Kita tidak ingin tempat-tempat seperti itu justru dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar hukum,” ujarnya.

Agung menilai, penindakan terhadap tempat yang terbukti menjadi bagian dari aktivitas peredaran narkoba merupakan salah satu langkah penting untuk memutus ruang gerak pelaku. Namun, upaya tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum agar tindakan yang diambil tepat sasaran.

Komitmen Pemko Pekanbaru tersebut sejalan dengan penegasan Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat yang menyatakan akan memberantas narkoba hingga tuntas di wilayah Riau.

Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menggelar razia di MP Club Pekanbaru pada Ahad (11/10/2026) dini hari.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 68 orang untuk menjalani pemeriksaan. Dari jumlah itu, sebanyak 63 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urine.

Selain mengamankan puluhan orang, petugas juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami keterlibatan masing-masing orang yang diamankan.

“Intinya, kami siap berjalan bersama Polri. Kita ingin Pekanbaru terbebas dari narkoba. Penindakan harus tegas agar memberikan efek jera, dan kita semua harus ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika,” tutupnya.

PSPS Pekanbaru Pemuncak Klasemen, Wako Agung: Energi Masyarakat Bawa Dampak Positif

Tue, 13 Oct 2026 18:26:33 +0700

PEKANBARU – Kemenangan PSPS Pekanbaru atas PSMS Medan dengan skor 2-1 di Stadion Kaharuddin Nasution menjadi momentum positif bagi kebangkitan Askar Bertuah. Total poin sementara yang berhasil dikumpulkan bertambah menjadi 12 poin.

Hasil tersebut mengantarkan PSPS memimpin klasemen sementara liga 2. Meski punya poin sama dengan Persikad Depok, yang berada di posisi kedua, PSPS Pekanbaru unggul dari selisih gol.

Momen ini menjadi sangat positif, sekaligus membangkitkan optimisme terhadap perjalanan tim kebanggaan masyarakat Kota Pekanbaru itu.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut positif kemenangan tersebut. Menurutnya, hasil yang diraih PSPS bukan sekadar tambahan poin dalam persaingan kompetisi, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Pekanbaru.

Agung menilai, dukungan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan energi dan semangat kepada para pemain saat bertanding. Antusiasme suporter dan doa masyarakat diharapkan terus menjadi kekuatan bagi PSPS untuk menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.

“Alhamdulillah di posisi puncak dengan 12 poin. Ini momentum positif bagi PSPS Pekanbaru. Ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama. Energi dan dukungan masyarakat memberikan dampak positif bagi perjuangan tim di lapangan,” ujar Agung, Senin (12/10/2026).

Ia berharap, kemenangan atas PSMS Medan dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh pemain dan jajaran tim untuk terus menjaga kekompakan, konsistensi, serta motivasi dalam menghadapi pertandingan berikutnya.

Apalagi, kemenangan 2-1 tersebut diraih melalui perjuangan hingga akhir pertandingan. Gol penentu kemenangan yang dicetak pemain pengganti menunjukkan pentingnya kontribusi seluruh pemain dalam membangun kekuatan tim.

Menurut Agung, capaian ini patut dijadikan momentum untuk memperkuat kebersamaan antara tim, suporter, dan masyarakat. Dukungan yang terus mengalir diharapkan membuat PSPS semakin percaya diri menghadapi persaingan kompetisi.

Ia juga mengajak masyarakat Pekanbaru untuk terus memberikan dukungan positif kepada Askar Bertuah. Dengan semangat kebersamaan, PSPS diharapkan mampu mempertahankan performa dan melanjutkan hasil baik pada laga-laga selanjutnya.

“Harapan kita tentu PSPS terus konsisten dan bisa memberikan hasil terbaik. Mari sama-sama kita dukung tim kebanggaan Pekanbaru ini. Semoga momentum positif ini bisa terus berlanjut,” tutupnya.

Ucapkan Terimakasih Kepada Komjen Herry Heryawan, Wako Pekanbaru Agung Nugroho Siap Bersinergi dengan Kapolda Baru

Sun, 11 Oct 2026 23:01:36 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Polda Riau dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru selama ini.

Herry kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Agung menilai, kolaborasi yang terbangun selama kepemimpinan Herry Heryawan sebagai Kapolda Riau telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana kota yang aman dan kondusif. Hal itu mencakup upaya pencegahan aksi premanisme, kejahatan jalanan, hingga penanganan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

“Atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin dengan baik. Banyak hal yang telah dilakukan bersama untuk menjaga Pekanbaru tetap aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (11/10/2026).

Tidak hanya dalam aspek keamanan, Agung juga menyebut Herry Heryawan sebagai salah satu pelopor gerakan kota bersih di Pekanbaru. Melalui program Green Policing, yang diadopsi Pemko menjadi Pekanbaru Lestari, kini dampaknya dapat dirasakan masyarakat.

"Semangat dan gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan wajah ibu kota Provinsi Riau agar lebih tertata dan nyaman," tuturnya.

Tidak hanya itu, ada banyak program Presiden Prabowo Subianto yang berhasil terlaksana di Pekanbaru berkat dorongan dan kolaborasi bersama Herry Heryawan.

"Banyak program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo yang berhasil dilaksanakan di Pekanbaru. Itu juga dukungan dari Bapak Herry. Kami manggilnya Pak Herrymen. Karena sudah akrab. Beliau sosok yang humble, gigih, dan pekerja keras. Makanya banyak program kami yang berhasil karena disokong beliau juga," imbuhnya.

Agung kemudian mengenang bagaimana ia dapat menata wajah Kota Pekanbaru, khususnya di sepanjang jalan-jalan utama. Seperti penertiban tiang reklame, baliho dan spanduk yang dinilai mengganggu estetika serta membuat wajah kota terlihat semrawut.

Menurut Agung, penataan ruang publik merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih rapi. Dan berkat dorongan Komjen Herry, semua itu bisa terwujud.

“Semangat untuk menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang bersih, tertib, dan nyaman akan terus kami lanjutkan. Apa yang sudah dirintis dan menjadi legacy beliau tentu akan kami pertahankan, bahkan kami tingkatkan demi kebaikan masyarakat Pekanbaru,” tegasnya.

Di sisi lain, Agung juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol Arman Achdiat. Ia berharap, kepemimpinan baru di Polda Riau dapat melanjutkan sekaligus memperkuat kerja sama yang selama ini telah terbangun bersama Pemko Pekanbaru.

Agung menegaskan, pemerintah kota siap membuka ruang kolaborasi dengan jajaran Polda Riau di bawah kepemimpinan Arman Achdiat, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan ketertiban, serta mendukung berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Selamat datang kepada Bapak Irjen Pol Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi. Apa yang sudah terjalin dengan baik selama ini harus kita pertahankan, dan jika memungkinkan, kita tingkatkan lagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemko Pekanbaru juga siap membersamai Kapolda Riau yang baru dalam mengimplementasikan program Kapolri, khususnya upaya mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat.

Menurut Agung, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat merupakan modal utama untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung pembangunan kota.

"Insha Allah kami siap berinsergi dengan Bapak Kapolda yang baru, Bapak Arman. Apa-apa program yang bisa kita jalankan bersama, akan kita maksimalkan, dan outputnya untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang lebih aman, nyaman dan sejahtera tentunya," pungkas Agung.

Agung Nugroho Sebut Pelebaran Tiga Ruas Jalan Jadi Bukti Perhatian Pemprov Riau

Tue, 06 Oct 2026 19:15:22 +0700

PEKANBARU — Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

Apresiasi tersebut disampaikan Agung menyusul adanya sejumlah pekerjaan perbaikan dan pelebaran jalan yang dilakukan Pemprov Riau di tiga ruas jalan utama di Kota Pekanbaru.

Agung menyebut, pelebaran jalan tersebut berada di kawasan Panam, Simpang SKA, serta ruas jalan di sekitar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru mengucapkan terimakasih, sekaligus apresiasi kepada gubernur yang sudah membangun perbaikan jalan dan pelebaran di Pekanbaru. Ada di Panam pelebaran, Simpang SKA, dan di dekat Masjid Agung,” ujar Agung, Selasa (6/10/2026).

Menurut Agung, pembangunan infrastruktur tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Riau dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu dinilai penting, terutama di tengah kondisi fiskal pemerintah daerah yang membutuhkan pengelolaan anggaran secara cermat dan berdasarkan skala prioritas.

Ia menilai, pembangunan dan pelebaran jalan di Pekanbaru merupakan salah satu bentuk prioritas pelayanan publik yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita melihat di tengah kondisi fiskal Pemprov Riau, tetap memprioritaskan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Salah satunya prioritas pembangunan jalan di Pekanbaru ini,” katanya.

Agung meyakini pelebaran pada tiga ruas jalan utama tersebut akan memberikan dampak yang cukup luas. Tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berkendara, tetapi juga diharapkan mampu membantu mengurai persoalan kemacetan di sejumlah titik.

Dengan bertambahnya kapasitas jalan, arus lalu lintas di kawasan tersebut diharapkan menjadi lebih lancar. Terlebih, ruas-ruas jalan yang mendapat perhatian merupakan jalur yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup tinggi.

“Kami meyakini dengan pelebaran jalan di tiga ruas jalan utama di Pekanbaru ini, dampaknya akan sangat luas. Terutama terhadap kenyamanan masyarakat dan kita harapkan juga dapat mengurai kemacetan,” ujar Agung.

Agung pun kembali menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Riau, khususnya Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Gandeng BAZNAS, Wako Bangunkan Rumah untuk Korban Kebakaran di Marpoyan Damai

Tue, 01 Sep 2026 22:18:01 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Dirgantara, Kecamatan Marpoyan Damai, Selasa (1/9/2026).

Rumah tersebut dibangun melalui kolaborasi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

Agung turut memasangkan batu bata dan semen pada pondasi rumah yang akan dibangun. Total anggaran pembangunan rumah tersebut lebih dari Rp90 juta.

Rumah yang ditempati Putri bersama keluarganya terbakar pada 20 Agustus 2026 lalu. Setelah kebakaran, Putri dan adik-adiknya tidak memiliki tempat tinggal lain.

"Kita tahu banyak korban rumah kebakaran di Pekanbaru, kita coba maksimalkan membantu dengan cara-cara sesuai aturan," kata Agung usai kegiatan.

Agung mengatakan, Pemko Pekanbaru menggandeng BAZNAS agar pembangunan rumah bisa segera dilakukan. Bantuan tersebut diberikan karena Putri memang membutuhkan tempat tinggal.

"Putri ini orangtuanya sudah tidak ada. Dia tinggal di situ dan tidak tahu mau minta tolong ke mana, karena dia hanya berjualan. Tentu kita yang harus bantu dengan apa yang bisa kita bantu," ujarnya.

Selain bantuan dari Pemko dan BAZNAS, masyarakat sekitar juga ikut membantu Putri. Warga setempat berhasil mengumpulkan bantuan sebesar Rp20 juta.

Agung mengapresiasi kepedulian warga yang ikut bergotong royong membantu korban kebakaran.

"Kita didukung oleh BAZNAS, karena Pemko juga punya anggaran, BAZNAS juga ada anggaran. Lalu jalur mana ini yang lebih cepat dan sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.

Sambut Kajari Baru, Pemko Pekanbaru-Kejari Perkuat Sinergitas

Thu, 03 Sep 2026 22:16:58 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat sinergitas dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam kegiatan coffee morning antara Pemko Pekanbaru dan Kejari Pekanbaru yang digelar di Aula Lantai 6 Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara jajaran Pemko Pekanbaru dengan Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru, Dr Carel Williams, yang baru saja dilantik dan ditugaskan di Kota Pekanbaru.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru menyambut langsung kedatangan Kajari Pekanbaru beserta rombongan.

"Kami mengucapkan selamat datang kepada bapak Kajari yang baru, dan selamat bergabung menjadi masyarakat Pekanbaru," kata Agung Nugroho usai kegiatan coffee morning.

Menurut Agung, sinergitas yang semakin kuat antara Pemko Pekanbaru dan Kejari Pekanbaru diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat, termasuk program-program Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kita berharap dengan sinergitas ini bisa lebih mensejahterakan masyarakat dan mendukung program-program dari Presiden RI, Prabowo Subianto," ujarnya.

Sementara itu, Kajari Pekanbaru Carel Williams menyebut kegiatan coffee morning tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi setelah dirinya mendapat tugas baru di Kota Pekanbaru.

"Kita semua bersilaturahmi, untuk melanjutkan sinergitas serta kerja sama yang terjalin selama ini dengan baik," ucapnya.

Tak hanya silaturahmi, Kejari Pekanbaru juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan terhadap berbagai persoalan yang masih menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Carel menyebut, sejumlah persoalan yang dapat menjadi bagian dari pendampingan tersebut di antaranya berkaitan dengan aset pemerintah maupun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hingga kini belum terselesaikan.

"Dimana kita nanti juga akan menggandeng APIP juga sebagai aparat pengawas internal pemerintah, untuk menyelesaikan hal tersebut sebagai sinergitas yang baik," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Apresiasi ABI Tour Hadirkan Layanan Ibadah Haji dan Umrah yang Profesional

Sat, 05 Sep 2026 22:15:35 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mengapresiasi ABI Tour yang telah menunjukkan konsistensinya dalam menghadirkan layanan perjalanan ibadah haji dan umrah yang profesional, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat Pekanbaru.

Apresiasi itu disampaikan secara langsung oleh Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM, pada syukuran milad ke-1 ABI Tour sekaligus grand opening PT Istana Wisata Religi, Sabtu (5/9/2026).

Bertempat di kantor pusat ABI Tour & Travel di Jalan Arifin Ahmad No.58, milad ke-1 ABI Tour turut dihadiri Wakil Wali Kota H Markarius Anwar ST M.Arch dan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dr.Tr H Zulhelmi Arifin S.STP M.Si.

Kemudian hadir juga Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Hj Sulastri Agung S.Sos MH, Ketua I TP PKK Hj Sari Rahmawati SpOG, serta Ketua DWP Kota Pekanbaru Mega Indah Novelia Zulhelmi.

Atas nama Pemko Pekanbaru, kata Agung, ia mengucapkan selamat milad ke 1 tahun kepada ABI Tour dan sekaligus selamat atas dibukanya PT Istana Wisata Religi.

"Ini menjadi bukti bahwa ABI Tour terus berkembang dan mendapat kepercayaan dari masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, Agung berpesan agar ABI Tour tetap menjaga amanah dan istiqamah dalam melayani jamaah dengan memberikan pelayanan yang jujur, nyaman, dan terbaik mulai dari pendaftaran hingga kembali ke tanah air dengan selamat.

"Karena yang kita antar bukan sekadar wisatawan, tapi tamu-tamu Allah Subhanahu Wata'ala," tegasnya.

Agung, berharap ABI Tour dapat terus

berkembang, membuka lapangan

kerja, dan menjadi mitra Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menggerakkan ekonomi umat.

"Semoga ABI Tour terus tumbuh menjadi biro perjalanan haji dan umrah yang profesional dan terpercaya, amanah dan semakin banyak mengantarkan jamaah mewujudkan niat beribadah ke Tanah Suci," tutupnya.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Raih Penghargaan Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026

Thu, 10 Sep 2026 22:11:56 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, meraih penghargaan KompasTV kategori Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar dalam memperluas akses pendidikan serta meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan HUT ke-15 KompasTV di Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.

Mewakili Wali Kota Pekanbaru, penghargaan diterima Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut dan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

Ingot hadir didampingi Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra dan Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Tengku Aznom Zaifani.

Ingot menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi ini menjadi penyemangat bagi Pemko Pekanbaru untuk terus memastikan setiap anak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen membangun sumber daya manusia dengan mempermudah akses pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Ingot usai menerima penghargaan.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah mendata anak-anak yang tidak atau sempat putus sekolah. Anak-anak tersebut kemudian didampingi agar dapat kembali bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak.

“Anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kita sekolahkan kembali mereka. Pemko juga memberikan seragam sekolah gratis kepada siswa SD dan SMP untuk membantu meringankan beban orang tua,” jelasnya.

Pemko Pekanbaru juga memberikan perhatian kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ijazahnya masih tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan. Pemerintah kota siap memfasilitasi penyelesaiannya, termasuk membantu menebus ijazah di sekolah swasta maupun pondok pesantren, agar ijazah tersebut dapat segera diterima dan digunakan untuk melanjutkan pendidikan ataupun mencari pekerjaan.

Penjaringan anak tidak sekolah dilakukan hingga ke tingkat kelurahan dengan melibatkan kader PKK dan perangkat wilayah. Masyarakat yang mengalami persoalan ijazah juga dapat melapor melalui pihak kecamatan untuk segera ditindaklanjuti.

Pemko Pekanbaru menargetkan terwujudnya zero anak putus sekolah. Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah kota juga terus membenahi sarana dan prasarana sekolah secara bertahap melalui APBD serta sinergi program dengan pemerintah pusat.

Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menghadirkan pendidikan yang mudah diakses, layak, dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru.

Pemkab Kampar Bahas Rancangan Perbup Pengelolaan Perparkiran di Kementerian Hukum Riau

Fri, 11 Sep 2026 22:11:08 +0700

PEKANBARU — Pemerintah Kabupaten Kampar terus mematangkan regulasi terkait pengelolaan perparkiran. Hal tersebut ditandai dengan keikutsertaan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kampar tentang Pengelolaan Perparkiran, Kamis (10/9/2026).

Rapat tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Hukum Daerah Riau, Pekanbaru, sebagai bagian dari proses harmonisasi dan penyempurnaan rancangan regulasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Pembahasan difokuskan pada sejumlah substansi penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Kampar. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan dasar hukum yang jelas dalam penataan, pengelolaan, serta peningkatan pelayanan perparkiran di daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya regulasi yang komprehensif untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib dan memberikan kepastian hukum, baik bagi pemerintah daerah, pengelola parkir maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Pengelolaan perparkiran membutuhkan regulasi yang jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terarah dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena itu, pembahasan bersama Kementerian Hukum ini menjadi bagian penting dalam menyempurnakan rancangan Peraturan Bupati,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Selain aspek teknis penyelenggaraan parkir, pembahasan juga mencermati kesesuaian materi rancangan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi antara Dinas Perhubungan, Bagian Hukum Setda Kampar dan Kementerian Hukum Daerah Riau diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang memiliki landasan hukum kuat sekaligus dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Penyusunan regulasi ini menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Kampar dalam membenahi tata kelola perparkiran. Dengan adanya aturan yang lebih jelas, pengelolaan parkir diharapkan semakin tertib, transparan, akuntabel dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rapat di Kantor Kementerian Hukum Daerah Riau tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk memastikan setiap kebijakan daerah disusun melalui proses yang matang dan sesuai dengan koridor hukum.

Ke depan, pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kampar tentang Pengelolaan Perparkiran akan terus disempurnakan hingga siap menjadi regulasi yang dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Kampar.

Wawako Buka Pelatihan Kepemimpinan Organisasi dan LDKM yang Ditaja Pesantren Al-Kifayah

Sat, 12 Sep 2026 22:10:02 +0700

PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, H Markarius Anwar, membuka kegiatan pelatihan kepemimpinan organisasi dan Latihan Dasar Kader Masjid (LDKM) di Pesantren Al-Kifayah, Jalan Uka, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Sabtu (12/9/2026).

Dalam sambutannya Markarius menyampaikan, kader muda masjid diharapkan tidak hanya memiliki semangat beribadah, tetapi juga berkarakter memiliki jiwa kepemimpinan, berakhlak mulia, dan mampu berorganisasi. Kegiatan yang dilaksanakan mengusung tema 'Menyiapkan Kader Muda Masjid yang Berkarakter, Berjiwa Pemimpin, dan Berakhlak Mulia'.

"Kegiatan ini sangat kita sambut dengan baik agar nantinya bisa memunculkan kembali kader-kader baru pencinta masjid, khususnya para remaja yang akan memakmurkan rumah Allah SWT," ujar Wawako Markarius.

Dikatakan Markarius, keberadaan remaja masjid memiliki posisi strategis dalam membangun kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Selain tempat ibadah, masjid juga dapat menjadi ruang pembinaan generasi muda, penguatan karakter, serta pengembangan kepemimpinan.

"Karena itu, pelatihan ini juga diharapkan mampu menjadi bekal bagi para peserta untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, membangun kepedulian sosial, serta meningkatkan kemampuan bekerja sama yang nantinya akan diaplikasikan di lingkungan masyarakat," ucapnya.

Kepada peserta, Wawako Markarius menyampaikan pesan, agar mengikuti rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh.

"Manfaatkan pelatihan ini sebagai ruang belajar dan mengembangkan kapasitas diri. Belajarlah bagaimana mengelola organisasi yang profesional, berkomunikasi dengan baik, dan sebagai pemecah masalah di tengah-tengah masyarakat," tutup Wawako Pekanbaru.

Turut hadir dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan organisasi dan LDKM Rektor Universitas Islam Al Kifayah Riau, Prof Zalisman, Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Riau, Mizan Asnawi, Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Pekanbaru, Novaldi Azimi.

Wawako Buka Seminar Budaya Melayu Riau, Dorong Songket Melayu Naik Kelas

Tue, 15 Sep 2026 22:08:55 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendorong tenun songket Melayu Riau tidak hanya menjadi warisan budaya yang dikenal masyarakat lokal, tetapi juga semakin dikenal hingga tingkat nasional.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan keberadaan tenun songket Melayu perlu terus diperkenalkan dan dilestarikan. Salah satunya dengan mendokumentasikan berbagai motif tenun agar tidak hilang ditelan zaman.

Hal itu disampaikan Markarius saat membuka Seminar Budaya Melayu Riau di Bertuah Hall Hotel Pangeran, Selasa (15/9/2026).

Seminar tersebut digelar Hj Evi Meiroza Herman dalam rangka peluncuran buku "Upaya Pelestarian dan Pengembangan Khazanah Kemilau Tenun Songket sebagai Budaya Melayu di Pekanbaru-Riau Menjunjung, Tuah Marwah Negeri."

Markarius menyambut baik upaya tersebut. Menurutnya, pembukuan motif tenun menjadi langkah penting untuk menjaga karya dan kekayaan budaya Melayu tetap terdokumentasi.

"Ada 33 motif desain tenun songket Melayu Riau yang sudah dibukukan. Dibukukan untuk menjawab kekhawatiran kita, karya-karya itu kan bisa hilang," ucap Markarius.

Ia berharap dokumentasi tersebut dapat menjadi bagian dari warisan budaya yang nantinya bisa dikenalkan dan diwariskan kepada generasi penerus.

"Harapannya tentu ini menjadi warisan budaya terhadap anak cucu kita," katanya.

Markarius juga mendorong agar tenun songket Melayu Riau kembali diangkat dan diperkenalkan lebih luas hingga tingkat nasional. Menurutnya, berbagai kegiatan dan iven daerah dapat menjadi ruang untuk mempromosikan kekayaan budaya tersebut.

"Kita berharap Tenun Songket Melayu ini diangkat lagi keberadaannya hingga ke tingkat nasional. Bisa dipromosikan melalui iven-iven daerah," ujarnya.

Selain promosi, Markarius memastikan Pemko Pekanbaru memberikan perhatian terhadap keberadaan dan kelestarian budaya Melayu. Dukungan itu dapat dilakukan melalui berbagai program, termasuk pelatihan bagi masyarakat.

"Pemko Pekanbaru memberikan perhatian khusus terhadap budaya yang ada. Bisa melalui pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan tenun," pungkasnya.

Wawako Pekanbaru Tegaskan Kabut Asap Saat Ini Asap Kiriman

Wed, 16 Sep 2026 22:07:44 +0700

PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar, menegaskan bahwa kabut asap yang ada saat ini adalah asap kiriman. Kondisi ini menyebabkan kualitas udara fluktuatif atau berubah-ubah.

Kualitas udara di Kota Pekanbaru belum membaik hingga Rabu (16/9/2026) setelah sempat dalam kategori sehat pada akhir pekan kemarin. Kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru saat ini dalam kategori tidak sehat.

"Jadi asap ini asap kiriman dari arah selatan, asap kadang ada, kadang tidak ada. Kalau hujan udara bersih, seperti akhir pekan kemarin," ujarnya.

Dirinya mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Mereka yang beraktivitas di luar ruangan bisa mengenakan masker.

"Bagi yang tetap beraktivitas di luar ruangan bisa mengenakan masker, untuk menjaga diri agar tidak terpapar kabut asap," paparnya.

Markarius juga memastikan tidak ada lagi hotspot atau titik panas di Kota Pekanbaru. Ia menyebut bahwa aktivitas kebakaran lahan saat ini masih terkendali.

Dirinya memberi perintah kepada dinas kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan bagi pasien Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Mereka harus menyiagakan puskemas dan rumah sakit untuk membantu penanganan pasien terpapar kabut asap.

"Kabut asap ini sangat berpengaruh bagi kesehatan kita, maka penanganan pasien yang terpapar kabut asap harus dioptimalkan," terangnya.

Markarius mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara mebakar. Ia mengingatkan warga untuk melapor ketika terjadi kebakaran lahan.

Kualitas Udara Memburuk, Pemko Pekanbaru Berlakukan PJJ

Tue, 15 Sep 2026 22:07:13 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memutuskan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi peserta didik menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap mulai besok. Keputusan tersebut diambil setelah Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menggelar rapat bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta dokter spesialis paru di rumah dinas wali kota, Selasa (15/9/2026).

Usai rapat, Agung mengatakan, kondisi kualitas udara di Pekanbaru sudah berada pada kategori sangat tidak sehat saat ini. Berdasarkan data yang diterima Pemko Pekanbaru, indeks kualitas udara menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.

"Hari ini, berdasarkan data BMKG itu 220 dan berdasarkan ISPU itu 243. Ini data jam dua siang, dalam kategori yang sangat tidak sehat atau berbahaya," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut serta belum adanya kepastian hujan dalam beberapa hari ke depan, Pemko Pekanbaru mengambil langkah untuk melindungi kesehatan anak-anak. .ulai besok, seluruh sekolah jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP diminta melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Kami memutuskan kepada seluruh jajaran untuk menyampaikan agar mulai besok seluruh sekolah SD dan SMP, TK, dan tentunya PAUD melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama dua sampai tiga hari ke depan," ucap Agung.

Kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca. Jika hujan belum turun hingga 18 September, Pemko Pekanbaru akan memperpanjang pelaksanaan PJJ hingga Minggu.

"Kalau ini tidak turun juga hujan pada hari Jumat, kami langsung mengeluarkan surat edaran pembelajaran jarak jauh sampai hari Minggu," jelas Agung.

Diharapkan, hujan segera turun di wilayah Riau. Sehingga, kondisi udara dapat kembali membaik.

"Saya mengajak masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar hujan turun dan kabut asap segera berakhir," pinta Agung.

Demi pencegahan HIV AIDS, Wakil bupati hadiri dan membuka secara resmi sosialisasi pencegahan dan penanggulangan hiv aids di SMK N 1 Tapung

Tue, 15 Sep 2026 22:06:22 +0700

Tapung – Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti, S.Ag., M.Si menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan tema “Waspada dan Cegah Sebelum Terlambat, HIV/AIDS Tidak Dapat Disembuhkan” yang digelar di SMK Negeri 1 Tapung, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Selasa (15/9/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah SMK Negri 1 Tapung Zapril. S.Pd, Camat Tapung Yorin Effendi. S.Stp. MH, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kampar (KPA Kampar), Perwakilan Badan Narkotika Kampar (BNK), Guru SMK Negri 1 Tapung dan murid SMK Negri 1 Tapung..

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai bahaya HIV/AIDS serta upaya pencegahannya sejak dini.

“Remaja merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dibekali dengan pengetahuan yang benar. Melalui kegiatan ini, kami berharap para pelajar dapat memahami bahaya HIV/AIDS, menjauhi perilaku berisiko, serta menjadi agen perubahan dalam menyebarkan informasi yang benar kepada lingkungan sekitarnya,” ujar Misharti.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa HIV/AIDS hingga saat ini belum dapat disembuhkan, sehingga pencegahan menjadi langkah yang paling efektif. Untuk itu, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, pemerintah, dan organisasi terkait dalam memberikan edukasi yang berkelanjutan.

Selain itu, Misharti mengajak seluruh pelajar untuk menjaga pergaulan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta memanfaatkan masa muda dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif.

Wakil Kepala Sekolah SMK Negri 1 Tapung Zapril menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, KPA Kabupaten Kampar, serta seluruh pihak yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan serta menjauhi perilaku yang berisiko.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang mendapat antusiasme tinggi dari para siswa. Melalui sosialisasi ini diharapkan lahir generasi muda Kampar yang sehat, berkarakter, serta memiliki pemahaman yang baik tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Bupati Kampar Buka Gala Desa Akbar Cup 2026 di Kelurahan Pulau

Wed, 16 Sep 2026 22:02:33 +0700

Bangkinang,- Bupati Kampar yang di wakili oleh Sekretaris Daerah Dr. Ardi Mardiansyah. S.Stp. M.Si buka gala Desa Akbar Cup Kelurahan Pulau 2026 di Lapangan Kantor Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang, Selasa (15/9).

Turut hadir dalam kegiatan ini di antaranya Anggota DPRD Kabupaten Kampar Idris, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Zulkifli Yunus. M.Pd, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kampar Yuni Pratiwi Sari Ardi, Camat Bangkinang Kholis Pebriyasmi. S.Stp. M.Si, Ketua TP PKK Kecamatan Bangkinang Riska Jonita Eka Putri, Lurah Pulau Seno. SE, Founder & Pembina Sepak Bola Akbar Taufik dan Ketua Garda Akbar Albani Anugra.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar yang di wakili oleh Sekretaris Daerah Dr. Ardi Mardiansyah. S.Stp. M.Si menyampaikan bahwa Gala Desa ini merupakan program nasional yang bertujuan menghidupkan kembali semangat olahraga di desa-desa. Kabupaten Kampar setiap tahun aktif menyelenggarakan turnamen ini sebagai bagian dari pembinaan olahraga masyarakat.

“Melalui Gala Desa Akbar Cup ini, kita ingin membangun semangat kebersamaan. Olahraga adalah media yang menyatukan, menguatkan dan mendidik. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkokoh persaudaraan dan melahirkan atlet-atlet berprestasi dari Kabupaten Kampar,” ujar Sekda.

Sekda Kampar berpesan bahwa Pemerintah Daerah akan terus mendukung kegiatan olahraga masyarakat. Beliau berharap Gala Desa ini dapat menjadi sarana regenerasi atlet, sekaligus memperkuat identitas budaya Kampar melalui sportivitas dan kebersamaan.

“Kami ingin olahraga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan olahraga, kita sehat, kita kuat dan kita bersatu. Mari kita dukung bersama Gala Desa Akbar Cup ini agar menjadi tradisi yang terus hidup,” tegas Ardi Mardiansyah.

“Dengan di bukanya Gala Desa Akbar Cup ini diharapkan nantinya agar dapat melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi, sekaligus memperkokoh semangat kebersamaan di Kabupaten Kampar,” tutup Ardi Mardiansyah.

Update Karhutla Riau: Lahan Terbakar Capai 18.770 Hektar

Fri, 04 Sep 2026 21:58:37 +0700

PEKANBARU - Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar) Provinsi Riau, Edy Afrizal mengatakan luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah terus bertambah. Berdasarkan laporan harian terdapat penambahan 87,9 hektar lahan terbakar.

Yakni, penambahan luasan terbesar terjadi di Kabupaten Pelalawan, yakni 64,4 hektar. Dengan tambahan tersebut, total luas lahan terbakar di Pelalawan sudah mencapai 6.705,39 hektar.

Kemudian di Indragiri Hilir (Inhil) mengalami penambahan 10,5 hektar, sehingga total luas lahan terbakar mencapai 1.044,52 hektar. Kemudian Indragiri Hulu (Inhu) bertambah 10,5 hektar, dengan total mencapai 615,52 hektar.

Penambahan lainnya terjadi di Rokan Hulu (Rohul) mengalami tambahan 0,5 hektar, dengan total luas lahan terbakar mencapai 34,46 hektar. Meranti bertambah 1 hektar total 218,45 hektar, sedangkan Kuantan Singingi (Kuansing) bertambah 1 hektar, total 70,87 hektar. Namun untuk wilayah Siak, Bengkalis, Rokan Hilir (Rohil), Dumai, Pekanbaru, Kampar dilaporkan nihil penambahan lahan terbakar.

"Laporan harian ini terus berubah sesuai situasi lapangan setiap harinya. Dari data kita terima kemarin penambahan lahan terbakar sebanyak 87,9 hektar," kata Edy, Jumat (4/9/26).

Ada pun berdasarkan total luasan lahan terbakar di Riau terhitung 1 Januari 2026 hingga sekarang, Bengkalis masih menjadi daerah dengan luasan terbesar, yakni 8.454,40 hektar. Disusul Pelalawan 6.705,39 hektar, Inhil 1.044,52 hektar, Inhu 615,52 hektar, dan Dumai 556,01 hektar.

Kemudian, Rohil tercatat 452,53 hektar, Siak 373,06 hektar, Kampar 141,66 hektar, Pekanbaru 103,33 hektar, Meranti 218,45 hektar, Kuansing 70,87 hektar, serta Rohul 34,46 hektar. Total lahan terbakar tercatat mencapai 18.770 Hektar.

"Ini data keseluruhan terhitung awal Januari 2026," papar Edy.

Edy mengatakan perkembangan karhutla di setiap daerah terus menjadi perhatian dan penanganan dilakukan sesuai kondisi di lapangan. Baik oleh tim udara mau pun tim darat dari berbagai unsur gabungan TNI, Polri, BPBD Riau, kabupaten/kota, Manggala Agni.

“Kami terus memantau perkembangan karhutla di setiap daerah dan penanganan dilakukan sesuai kondisi serta kebutuhan di lapangan,” ujar Edy.

Pemprov Riau Dorong Kolaborasi Akuntansi dan AI untuk Tata Kelola Pemerintahan

Tue, 08 Sep 2026 21:57:23 +0700

PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi untuk memperkuat kompetensi serta integritas sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi digital. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau, Erisman Yahya, saat membuka Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XXIX Tahun 2026 di Gedung Student Center Universitas Riau, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan ilmiah berskala nasional hasil kerja sama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Universitas Riau ini mengusung tema "Building Future-Ready Accountants: Driving AI-Enabled Sustainability and Integrity for Indonesia 2045". Forum tahunan tersebut mempertemukan akademisi, praktisi akuntansi, serta jajaran birokrasi guna membahas adaptasi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam pengelolaan tata kelola publik.

Kadisdik Provinsi Riau, Erisman Yahya, menilai perkembangan teknologi yang cepat menuntut profesi akuntan untuk tidak sekadar menguasai teknik penyusunan laporan keuangan. Profesi akuntansi di era digital diwajibkan memiliki wawasan ekonomi yang luas serta mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

"Di era digitalisasi, profesi akuntan tidak hanya dituntut mampu menyusun laporan keuangan, tetapi juga dituntut untuk adaptif, transparan, berintegritas, dan mampu membaca dinamika ekonomi secara lebih luas," ujar Kadisdik Provinsi Riau, Erisman Yahya.

Erisman menjelaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan memang membantu efisiensi pekerjaan, namun harus tetap dibentengi oleh etika dan akuntabilitas yang kuat. Hal tersebut krusial mengingat profesi akuntansi memegang peran strategis dalam menyediakan data dasar bagi pengambilan keputusan instansi maupun dunia usaha.

"Pemerintah pun sedang menghadapi perubahan yang sama. Teknologi berkembang cepat, data semakin besar, tuntutan transparansi semakin tinggi, sementara keputusan harus dibuat semakin cepat dan tetap dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Erisman.

Di sektor pemerintahan, Pemprov Riau kini mengelola 29.721 Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang terdiri atas 12.601 PNS dan 17.120 PPPK. Pengelolaan aparatur dalam jumlah besar tersebut diterapkan melalui prinsip sistem merit yang berpatokan pada kualifikasi, kompetensi, serta kinerja ASN.

Penguatan kualitas tata kelola di Riau juga didukung oleh potensi modal profesional daerah yang memadai di berbagai bidang. Provinsi Riau berhasil meraih peringkat kedua nasional Indeks Keinsinyuran Daerah Tahun 2026 serta didukung oleh 793 anggota IAI terdaftar per 31 Desember 2024, dengan 503 di antaranya berstatus Anggota Utama.

"Untuk itu, kami di Pemprov Riau berharap kapasitas yang telah dimiliki tersebut dapat semakin terhubung dengan kebutuhan pembangunan daerah melalui kolaborasi yang lebih erat," harap Erisman.

"Kami ingin ketiga kekuatan ini semakin dekat. Pemerintah ingin mendengar, belajar, dan memperoleh perspektif terbaik dari dunia akademik dan profesi agar kebijakan serta tata kelola pemerintahan juga terus berkembang," pintanya.

Pemprov Riau berharap riset aplikatif yang dihasilkan dalam SNA XXIX dapat memberikan kontribusi nyata bagi penataan tata kelola keuangan serta pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, pelaksanaan simposium ini diharapkan kian memperkuat citra Provinsi Riau sebagai salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan di Pulau Sumatera.

"Semoga melalui Simposium Nasional Akuntansi XXIX Tahun 2026 ini dapat dihasilkan pemikiran, riset, dan inovasi yang memberikan manfaat bagi pengembangan profesi akuntansi, pembangunan daerah, serta kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Kelembagaan Jadi Akses Petani Terima Program Pengembangan SDM Perkebunan

Thu, 10 Sep 2026 21:56:22 +0700

PEKANBARU - Pelatihan bagi petani dalam rangka program pengembangan SDM perkebunan dinilai menjadi langkah strategis untuk membantu petani di Provinsi Riau memperkuat organisasi sekaligus membuka akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Penguatan tersebut terutama dibutuhkan petani swadaya yang selama ini masih menghadapi kendala dalam mengakses program perkebunan karena belum tergabung dalam kelembagaan.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, mengatakan kegiatan yang digelar Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) memiliki peran strategis dalam mendorong penguatan kelembagaan petani. Menurutnya, kelembagaan bukan sekadar wadah organisasi, tetapi menjadi instrumen bagi petani untuk tumbuh dan mengembangkan usaha perkebunannya.

"Kegiatan dari BPDP dan BBPMKP sangat penting dilakukan karena kelembagaan merupakan wadah utama untuk meningkatkan posisi petani. Program ini juga sekaligus wadah bagi mereka untuk tumbuh, berkembang, dan merencanakan seluruh upaya budidaya perkebunan secara terpadu," kata Supriadi di Novotel Pekanbaru, Rabu (9/9/2026).

Dijelasakan, penguatan kelembagaan semakin penting karena sejumlah akses terhadap bantuan pemerintah saat ini diberikan dengan basis kelembagaan. Kondisi tersebut membuat petani perlu memiliki organisasi yang tertata agar dapat memenuhi persyaratan sekaligus mengelola program yang diterima secara optimal.

"Selain itu, akses bantuan pemerintah saat ini berbasis pada kelembagaan. Pelatihan ini menjadi kunci untuk membenahi tata kelola perkebunan, khususnya bagi petani swadaya. Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut demi membangun Riau yang lebih baik," jelasnya.

Diungkapkan, pihaknya selama ini terus mendorong petani untuk bergabung dan memperkuat kelembagaan setiap kali terdapat peluang program pemberdayaan. Langkah tersebut dilakukan karena masih terdapat petani yang belum dapat memanfaatkan berbagai program pemerintah akibat belum memiliki kelembagaan yang memenuhi ketentuan.

"Prinsipnya sama, setiap ada kesempatan program kami selalu mengarahkan petani untuk penguatan kelembagaan melalui pelatihan. Kendala yang kami rasakan selama ini adalah banyaknya program pemerintah seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga bantuan sarana dan prasarana yang tidak dapat diakses oleh masyarakat karena mereka belum tergabung dalam kelembagaan," ungkapnya.

Diterangkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan perkebunan tidak dapat dipandang sebagai kegiatan administratif semata. Kelembagaan yang berjalan baik dapat menjadi sarana untuk menyusun perencanaan usaha, membangun kemitraan, meningkatkan kapasitas anggota, hingga memperkuat posisi petani dalam rantai usaha perkebunan.

Karena itu, pelatihan penguatan kelembagaan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta. Lebih jauh, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong terbentuknya kelompok atau kelembagaan perkebunan baru yang mampu menjalankan fungsi organisasi secara berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa kelembagaan merupakan fondasi bagi petani untuk mengembangkan usaha secara lebih terarah. Dengan organisasi yang kuat, petani memiliki ruang yang lebih besar untuk bekerja sama, mengakses program pemerintah, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

"Oleh karena itu, kami terus menekankan bahwa kelembagaan adalah kunci utama agar petani bisa bergerak lebih maju. Kami harap setelah pelatihan ini akan terbentuk lagi kelembagaan perkebunan baru di Provinsi Riau," pungkasnya.

Satgas Karhutla Riau Gempur Titik Api Meski Terdampak Asap Kiriman

Tue, 15 Sep 2026 21:53:57 +0700

PEKANBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru mendeteksi pergerakan kabut asap lintas wilayah yang memperburuk kualitas udara di Provinsi Riau pada Selasa (15/9/2026). Fenomena tersebut terjadi akibat dorongan angin dari arah tenggara dan barat daya yang membawa asap kebakaran hutan dan lahan dari wilayah selatan Sumatra.

Berdasarkan pemantauan citra satelit, pergerakan massa udara secara signifikan membawa polutan dari luar daerah menuju wilayah Riau. Kondisi ini menyebabkan konsentrasi asap di atmosfer Riau meningkat meski sebagian titik api lokal telah terkendali.

“Berdasarkan pola angin dan citra sebaran asap yang kami pantau, terdapat potensi kiriman asap dari wilayah di sebelah selatan Riau. Karena asap bergerak mengikuti arah angin, kondisi yang terpantau di Riau tidak hanya dipengaruhi sumber yang berada di dalam wilayah Riau,” kata Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Warjono pada Selasa (15/9/2026).

Data BMKG mencatat sebanyak 4.127 titik panas tersebar di Pulau Sumatra dengan jumlah terbanyak berada di Sumatra Selatan yakni 2.878 titik. Sementara itu, pembaruan data hingga pukul 14.00 WIB menunjukkan wilayah Riau terdeteksi memiliki 29 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang.

Sebaran titik panas di Riau mendominasi wilayah Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 19 titik dan Kuantan Singingi sebanyak empat titik. Wilayah Pelalawan mencatatkan tiga titik panas, sedangkan Dumai, Rokan Hilir, dan Indragiri Hilir masing-masing terdeteksi satu titik.

Pemantauan lintasan massa udara regional turut mengidentifikasi pergerakan asap dari kawasan Kalimantan menuju Kepulauan Riau, Singapura, dan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran kabut asap merupakan permasalahan lintas daerah yang sangat bergantung pada dinamika atmosfer.

“Asap dapat terbawa angin dan bergerak melintasi wilayah. Karena itu, untuk mengetahui kondisinya secara utuh kita harus melihat secara bersamaan titik panas, citra sebaran asap serta arah dan kecepatan angin,” ujar Warjono.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan di tingkat lokal tetap menjadi prioritas utama. Seluruh personel Satgas Karhutla dikerahkan secara konsisten untuk menyisir dan memadamkan setiap titik api yang muncul.

“Kami tidak menutup mata bahwa masih terdapat Karhutla di Riau. Setiap titik api tetap menjadi tanggung jawab kita untuk ditangani. Namun, penjelasan BMKG juga memberikan gambaran bahwa kondisi kabut asap saat ini dipengaruhi dinamika atmosfer dan pergerakan asap lintas wilayah,” kata Kepala Pelaksana BPBD Riau Edy Afrizal.

Upaya pemadaman darat dilakukan secara terpadu oleh personel gabungan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api. Satgas Karhutla Riau juga memperkuat penanganan lewat udara menggunakan helikopter water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca.

“Tidak perlu saling menyalahkan dari mana asap berasal. Fokus kita adalah memastikan setiap kebakaran di Riau ditangani, mencegah munculnya titik api baru dan melindungi masyarakat dari dampak asap. Karhutla adalah persoalan bersama karena asap tidak mengenal batas wilayah,” kata Edy.

Pengurusan Sertfikat Halal Dipermudah, BPJPH Siapkan Layanan Konsultasi di Riau

Wed, 16 Sep 2026 21:51:57 +0700

PEKANBARU - Kemudahan akses layanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pelaku usaha memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat layanan informasi dan konsultasi agar pelaku usaha di daerah dapat memahami proses pengurusan sertifikat halal.

Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, mengatakan proses pengajuan sertifikat halal saat ini dapat dilakukan secara daring. Menurutnya, pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal.

"Sekarang untuk mengajukan sertifikat halal itu sangat mudah, bisa daftarnya online. Tapi UPT itu bisa melayani kalau pelaku usaha ingin berkonsultasi," kata Aqil di Kantor Gubernur Riau, Rabu (16/09/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPJPH di Riau juga diarahkan untuk memberikan pelayanan konsultasi kepada pelaku usaha. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan ketika pelaku usaha membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai proses dan persyaratan sertifikasi halal.

Menurut Aqil, layanan konsultasi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami tahapan sertifikasi halal secara lebih jelas. Terutama bagi pelaku usaha yang masih membutuhkan pendampingan dalam menyiapkan dokumen maupun memenuhi ketentuan yang diperlukan.

Dengan adanya UPT BPJPH di Riau, pelaku usaha juga memiliki akses untuk memperoleh informasi secara langsung di daerah. Kehadiran kantor tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap penguatan ekosistem produk halal di Provinsi Riau.

"Jadi untuk pelaku usaha yang ingin menanyakan hal-hal teknis, soal bagaimana cara mengurus sertifikat halal atau juga mungkin mau tanya-tanya soal-soal lain yang lebih luas, dari situ bisa dilayani oleh kantor UPT BPJPH di komplek Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau," jelasnya.

Aqil menambahkan, informasi mengenai layanan sertifikasi halal juga dapat diakses melalui kanal resmi BPJPH. Informasi tersebut mencakup tautan dan langkah-langkah yang dapat diikuti masyarakat maupun pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal.

"Jika ingin mengetahui lebih lanjut, nanti silahkan cek akun Instagram kami @halal.indonesia. Disitu sudah ada link dan langkah-langkahnya untuk mendaftar pengurusan sertifikat halal." pungkasnya.

Perluas Akses Pendidikan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Raih Penghargaan KompasTV

Thu, 10 Sep 2026 04:52:03 +0700

PEKANBARU — Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan sarana serta prasarana sekolah mendapat apresiasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meraih penghargaan KompasTV kategori Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan HUT ke-15 KompasTV di Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam. Mewakili Wali Kota Pekanbaru, penghargaan diterima Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut dan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

Dalam kesempatan tersebut, Ingot didampingi Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra dan Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Tengku Aznom Zaifani.

Ingot menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi itu menjadi motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus memastikan setiap anak memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.

«“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen membangun sumber daya manusia dengan mempermudah akses pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Ingot usai menerima penghargaan.»

Salah satu langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah maupun yang sempat mengalami putus sekolah. Anak-anak tersebut kemudian didampingi agar dapat kembali mengenyam pendidikan.

«“Anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kita sekolahkan kembali mereka. Pemko juga memberikan seragam sekolah gratis kepada siswa SD dan SMP untuk membantu meringankan beban orang tua,” jelasnya.»

Selain persoalan akses sekolah, Pemko Pekanbaru juga memberikan perhatian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masih menghadapi persoalan ijazah tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Pemerintah kota, kata Ingot, siap memfasilitasi penyelesaiannya, termasuk membantu menebus ijazah yang masih tertahan di sekolah swasta maupun pondok pesantren. Langkah tersebut diharapkan memastikan anak-anak dapat segera memperoleh ijazah untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Penjaringan anak tidak sekolah juga dilakukan hingga tingkat kelurahan dengan melibatkan kader PKK dan perangkat wilayah. Masyarakat yang mengalami persoalan terkait ijazah dapat menyampaikannya melalui pihak kecamatan untuk ditindaklanjuti pemerintah.

Pemko Pekanbaru menargetkan terwujudnya zero anak putus sekolah. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui perluasan akses pendidikan, tetapi juga dengan pembenahan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap melalui APBD serta sinergi program dengan pemerintah pusat.

Penghargaan KompasTV tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menghadirkan layanan pendidikan yang mudah diakses, layak, dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru.

Mendapat Perhatian Khusus Bupati Kampar pada HUT RI ke-81, PWRI Sampaikan Terima Kasih dan Apresiasi

Thu, 20 Aug 2026 21:51:45 +0700

Bangkinang Kota – Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Kampar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Kampar Ahmad Yuzar atas perhatian khusus yang diberikan kepada para pensiunan/wredatama, veteran, Pepabri, Wara Kawuri, janda veteran, pejuang ’45, serta tokoh agama dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan setelah Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar Silaturahmi dan Ramah Tamah Pensiunan/Wredatama, Pepabri, Veteran, Wara Kawuri, Janda Veteran dan Tokoh Agama, yang dipusatkan di Halaman Balai Bupati Kampar, Senin (17/8/2026), bersempena dengan Resepsi Kenegaraan HUT RI ke-81.

Kegiatan tersebut berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Ribuan undangan dari berbagai unsur masyarakat hadir, sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dengan para tokoh, pejuang, pensiunan ASN, serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi Kabupaten Kampar.

Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah tokoh penting Kabupaten Kampar, di antaranya H. Saleh Djasit, SH, Bupati Kampar dua periode dan Gubernur Riau pada masanya yang kini juga menjabat sebagai Ketua PWRI Provinsi Riau.

Turut hadir H. Jefri Noer, SH, Bupati Kampar pada masanya, didampingi istri beliau Hj. Eva Yuliani, SE, Anggota DPRD Provinsi Riau.
Selain itu hadir pula mantan Sekda Kampar Dr. Zulher, MD, mantan Sekda Kampar Drs. H. Zulfan Hamid, serta sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Kampar yang datang dari berbagai kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang juga merupakan Pembina Utama PWRI Kabupaten Kampar dan anggota kehormatan PWRI, menyampaikan bahwa perjalanan kariernya sebagai birokrat tidak terlepas dari bimbingan, tempaan dan pengalaman yang diperolehnya dari para senior di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Bupati mengenang perjalanan kariernya ketika sejumlah tokoh yang hadir masih memegang jabatan sebagai pimpinan daerah maupun pejabat struktural di Kabupaten Kampar.

“Pada zaman Pak Saleh Djasit menjadi Bupati Kampar, saya diangkat menjadi Lurah Pasir Sialang. Pada zaman Pak Zulher menjadi Sekda, saya diangkat menjadi Kasi Perencanaan di Bappeda Kampar. Kemudian pada zaman Pak Jefri Noer, saya diangkat menjadi Camat Tapung Hulu,” ujar Ahmad Yuzar yang mengenakan Batik PWRI Kampar.

Menurutnya, perjalanan dan tempaan birokrasi tersebut telah memberikan pengalaman serta ilmu yang sangat berharga dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Dengan perjalanan dan tempaan birokrasi tersebut, saya mendapatkan pengalaman dan ilmu yang sangat berguna. Inilah pondasi yang telah diletakkan oleh para pendahulu, sehingga kami saat ini tinggal meneruskan pembangunan,” ungkapnya.

Bupati Ahmad Yuzar juga menegaskan bahwa keberadaan para pensiunan dan senior pemerintahan merupakan bagian penting dari sejarah perjalanan pembangunan Kabupaten Kampar. Pengabdian yang telah diberikan selama masa aktif menjadi warisan berharga yang harus terus dihargai dan dijaga.

Sementara itu, Ketua PWRI Provinsi Riau H. Saleh Djasit, SH, memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, silaturahmi yang secara khusus menghadirkan para pensiunan, veteran dan tokoh masyarakat merupakan bentuk penghargaan yang sangat berarti.

“Acara ini begitu spesial dan khusus karena mengutamakan serta menempatkan para pensiunan ini berada di tempat yang terhormat,” kata Saleh Djasit.

Ia juga mengaku kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan silaturahmi dengan jumlah peserta yang sangat ramai.
“Setahu saya, ini yang paling ramai,” ujarnya.

Ketua PWRI Kabupaten Kampar H. Nurbit, SH, MH, melalui Sekretaris PWRI Kampar H. Usman Chaeruddin, S.Sos, menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri sekitar 1.500 undangan yang terdiri dari berbagai unsur.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1.200 orang merupakan pensiunan/wredatama, 126 orang veteran, 139 orang Pepabri, 57 orang Wara Kawuri dan janda veteran, sementara selebihnya berasal dari unsur Pejuang ’45 dan tokoh agama.

“PWRI Kabupaten Kampar memiliki anggota wredatama yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kampar dengan jumlah sekitar 8.000 orang. Karena itu, perhatian dan penghargaan yang diberikan pemerintah daerah kepada para pensiunan tentu sangat berarti bagi kami,” ujar Usman.

Ia menambahkan, PWRI Kabupaten Kampar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Kampar yang telah memberikan ruang dan perhatian kepada para pensiunan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan daerah.
Menurutnya, meskipun telah memasuki masa purnabakti, para pensiunan tetap memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemikiran yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Ketua PEPABRI Letkol Pur. Suhardi, Ketua Pejuang ’45 H. Zufri AR, serta tokoh agama Ustadz Bahtiar Abas. Para tokoh tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan yang mempertemukan berbagai komponen masyarakat Kabupaten Kampar dalam suasana penuh kekeluargaan.

Mereka berharap kegiatan silaturahmi seperti ini dapat terus dipertahankan dan menjadi agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Kampar, sehingga hubungan antara pemerintah daerah, para pensiunan, veteran, pejuang, tokoh agama dan tokoh masyarakat semakin erat.

“Semoga kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda tahunan, karena selain sebagai bentuk penghargaan kepada para senior dan pejuang, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kampar,” harapnya.

PWRI Kabupaten Kampar kembali menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kampar Ahmad Yuzar beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar atas penghormatan dan perhatian yang telah diberikan.

Bagi PWRI, silaturahmi tersebut bukan sekadar pertemuan, tetapi menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengabdian para pendahulu sekaligus memperkuat semangat kebersamaan untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan Kabupaten Kampar.

Riau Dorong Perdagangan Karbon Jadi Peluang Baru Perkuat Fiskal Daerah

Sun, 09 Aug 2026 21:51:01 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mulai memperkuat strategi pembangunan berbasis ekonomi hijau dengan menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari peluang pembiayaan pembangunan. Salah satu potensi yang tengah dipersiapkan adalah perdagangan karbon melalui program perlindungan hutan dan penurunan emisi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Riau menghadapi keterbatasan ruang fiskal sekaligus menjaga kekayaan alam yang dimiliki daerah. Pemerintah ingin upaya menjaga hutan dan menurunkan emisi tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat yang berperan menjaga kelestarian lingkungan.

Strategi tersebut disampaikan Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026).

SF Hariyanto menegaskan perdagangan karbon tidak dimaknai sebagai menjual hutan, melainkan memberikan nilai ekonomi terhadap keberhasilan menjaga kawasan hutan dan menurunkan emisi secara terukur.

"Kita ingin hutan tetap terjaga, emisi terus menurun, masyarakat yang menjaga hutan memperoleh manfaat, dan daerah mendapatkan peluang pembiayaan baru. Jadi, kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berjalan bersama," jelasnya.

Menurutnya, potensi ekonomi hijau menjadi salah satu alternatif yang dapat dikembangkan Riau untuk memperkuat pembiayaan pembangunan tanpa menambah beban masyarakat melalui pungutan baru.

Ia menyampaikan bahwa tahapan teknis utama program jurisdictional REDD+ Riau telah dipersiapkan. Saat ini, Pemerintah Provinsi Riau menunggu Letter of Endorsement atau persetujuan Menteri Keuangan sebelum program tersebut dapat masuk ke jalur pasar karbon internasional dengan standar integritas yang tinggi.

"Ini merupakan salah satu cara kita menjawab keterbatasan fiskal dengan mencari peluang baru. Kita tidak hanya menunggu, tetapi berusaha membangun sumber pembiayaan yang berasal dari kekuatan dan potensi daerah sendiri," ujarnya.

SF Hariyanto menekankan, pengembangan ekonomi hijau harus tetap berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Karena itu, tata kelola program, pengukuran emisi, proses verifikasi, serta mekanisme pembagian manfaat harus disusun secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, masyarakat yang selama ini berperan dalam menjaga kawasan hutan harus memperoleh manfaat yang layak dari keberhasilan perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, pelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kita ingin menjaga lingkungan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi. Semakin baik hutan dijaga dan emisi diturunkan, semakin besar pula peluang yang dapat kita ciptakan bagi masyarakat dan pembangunan Riau," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto mengatakan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan merupakan peluang yang perlu dipersiapkan secara serius. Menurutnya, kekayaan alam Riau harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan agar tetap terjaga sekaligus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Riau memiliki kekayaan alam yang besar dan harus kita jaga bersama. Kalau pengelolaannya dilakukan dengan tata kelola yang baik, potensi lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab untuk dilindungi, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," pungkasnya.

Pengembangan ekonomi hijau tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari arah pembangunan Riau ke depan, dengan menggabungkan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Riau Dukung BPS, Data Akurat Sensus Ekonomi Jadi Dasar Pembangunan Riau

Thu, 13 Aug 2026 21:49:53 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 berjalan lancar. Menjelang penutupan pendataan pada 31 Agustus 2026, Sekda Riau Syahrial Abdi menggelar pertemuan khusus bersama Kepala BPS Riau, Kamis (13/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan di lapangan, kendala yang dihadapi petugas, serta langkah strategis agar target pendataan di seluruh kabupaten kota dapat tercapai.

“Hari ini kita lakukan pertemuan dengan Kepala BPS untuk membahas program Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Riau. Kami meminta laporan terkait apa saja yang menjadi hambatan ataupun kesulitan di lapangan,” kata Syahrial, Kamis (14/8/2026).

Dari laporan BPS, Pemprov Riau mencatat empat permasalahan utama yang masih menjadi tantangan di lapangan. Di antaranya akses ke perumahan ekslusif yang masih sulit, masih ada hoaks dan mispersepsi di masyarakat, data perusahaan yang belum valid dan pendataan ASN yang terkendala waktu.

"Dari data yang disampaikan BPS. Petugas sensus masih mengalami kesulitan saat akan mendata di sejumlah perumahan eksklusif dan elit. Pihak pengelola maupun penghuni belum sepenuhnya membuka akses bagi petugas," katanya.

Sekda menyebutkan masih ada pemahaman berbeda di tengah masyarakat yang berujung pada penolakan. Beredar informasi di media sosial yang mengarah pada hoaks terkait adanya kepentingan tertentu di balik Sensus Ekonomi.

“Kami mendapati, masih ada pemahaman berbeda dan mengarah kepada hoaks di masyarakat terkait adanya kepentingan di sensus ekonomi,” jelas Syahrial.

Selain rumah tangga, pendataan terhadap pelaku usaha juga belum optimal. Masih ada perusahaan yang belum bisa menerima kedatangan petugas, bahkan ada yang menolak saat didatangi. Hal ini berdampak pada belum validnya data sektor usaha di Riau.

"Kendala juga terjadi pada pendataan Aparatur Sipil Negara. Banyak ASN di lingkungan Pemprov Riau yang belum bisa didata karena aktivitas kerja dari pagi hingga sore hari sehingga tidak bertemu petugas.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dikatakan Syahrial Abdi, Pemprov Riau bersama BPS telah merumuskan sejumlah solusi kolaboratif. Mulai dari pelibatan tokoh, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan mekanisme self assessment untuk ASN.

Pemprov menggandeng Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk melakukan pendekatan persuasif kepada kelompok masyarakat tertentu yang masih ragu atau menolak didata.

“Alhamdulillah dengan pelibatan forum pembauran kebangsaan dan FKUB untuk melakukan pendekatan kepada kelompok tertentu,” kata Syahrial.

Terkait penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, dikatakan Syahrial, Pemprov Riau akan menghubungi seluruh bupati dan wali kota agar memberikan dukungan penuh. Diharapkan ada sinergi antara BPS dengan pemerintah kabupaten kota untuk membuka akses petugas, termasuk ke perumahan dan perusahaan.

“Kita juga hubungi kepala daerah agar adanya kolaborasi BPS dengan bupati dan walikota dalam menyukseskan Sensus Ekonomi ini sendiri,” ujarnya.

Khusus untuk ASN Pemprov, Sekda memastikan sudah disiapkan link self assessment. ASN diminta mengisi data secara mandiri melalui link tersebut, kemudian hasilnya akan divalidasi dan di-approval oleh BPS.

"Sudah kita siapkan link untuk self asesmen mereka agar mereka mengisi link dan diapproval dengan BPS,” tegasnya.

Sekda Riau juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat saat didatangi petugas di rumah.

“Kami juga menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi dengan menerima dan memberikan informasi kepada petugas yang datang ke rumah,” katanya.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya dan menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial.

“Mari bersama-sama mendukung Sensus Ekonomi. Data yang akurat hari ini menjadi dasar kebijakan dan pembangunan Riau yang lebih baik di masa depan,” tutup Syahrial.

BPS Riau kembali menegaskan bahwa seluruh petugas sensus telah dibekali surat tugas dan tanda pengenal resmi. Data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Kapolda, Pangdam, dan BPBD Riau Turun Langsung Padamkan Karhutla Kerumutan

Thu, 20 Aug 2026 21:47:59 +0700

PELALAWAN - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi Waluyo serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD da Damkar) Provinsi Riau Edy Afrizal turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Kamis (20/8/ 26)

Sebelum melakukan pemadaman, mereka terlebih dahulu melakukan patroli udara untuk memantau sejumlah titik panas yang terpantau di wilayah Riau. Dari udara, rombongan melihat langsung sebaran area terdampak kebakaran serta kondisi lapangan secara menyeluruh.

Kerumutan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla di Riau. Setelah memantau kondisi dari udara, rombongan kemudian turun ke lokasi untuk memastikan proses pemadaman berlangsung cepat dan terpadu.

Bupati Pelalawan Zukri Misran dan Kapolres AKBP John Louis Letedara yang sudah menunggu di lokasi juga turut melakukan pemadaman. Sejumlah personel dari lintas instansi tersebut turut berjibaku melakukan pemadaman. Mulai dari Polres Pelalawan, TNI, Kodim, BPBD, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya.

Tim gabungan melakukan penyemprotan, pembasahan, hingga pendinginan di area yang terbakar. Langkah pendinginan dilakukan untuk memastikan bara api tidak kembali menyala dan meluas ke kawasan lain.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan pemantauan dari udara menjadi bagian penting untuk mengetahui sebaran titik api. Namun, menurut dia, kecepatan personel di darat menjadi kunci dalam memutus penyebaran karhutla.

“Dari udara kita melihat sebaran titik api, tapi yang penting adalah tindakan cepat di darat. Begitu terdeteksi ada api, kita harus cepat datang, cepat padamkan, dan pastikan tidak terbakar ulang. Karhutla ini tanggung jawab kita bersama, tidak bisa sendiri-sendiri,” kata Herry.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi Waluyo menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama lintas instansi. Menurutnya, tidak boleh ada sekat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, maupun instansi lainnya ketika berada di garis depan penanganan kebakaran.

“Tidak ada sekat TNI, Polri maupun instansi lain saat menghadapi Karhutla. Personel kita di garis depan bekerja di tengah panas dan asap. Kehadiran pimpinan di lapangan untuk memastikan dukungan maksimal sampai api benar-benar padam,” ujar Agus.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Riau Edy Afrizal mengatakan patroli udara membantu tim menentukan skala prioritas penanganan. Titik yang teridentifikasi dari udara kemudian ditindaklanjuti oleh tim darat untuk dilakukan pemadaman dan pendinginan.

Selain pemadaman, Polda Riau bersama Polres Pelalawan, TNI, pemerintah daerah, BPBD, dan instansi terkait memperkuat upaya pencegahan. Langkah tersebut dilakukan melalui patroli, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.

Patroli dan operasi darat di kawasan rawan karhutla akan terus dilakukan. Upaya tersebut diarahkan untuk mencegah meluasnya kebakaran sekaligus menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat di Provinsi Riau.