PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau menjadi narasumber pada Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, di Gedung Pascasarjana Fisip UR, Selasa (27/1/2025).  Ia mengapresiasi inisiasi Fisip UR yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.

Menurutnya, forum konsultasi publik merupakan wujud nyata komitmen perguruan tinggi dalam membangun pelayanan publik yang transparan, responsif dan berorientasi pada pengguna. 

“Forum konsultasi publik ini sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas standar pelayanan publik yang transparan, responsif dan berorientasi pada kebutuhan penguna layanan,” kata Syahrial Abdi.

Dalam konteks inilah, menurut Syahrial Abdi, peran perguruan tinggi menjadi sangat strategis. Kampus bukan hanya pusat ilmu pengetahuan tetapi juga penggerak peningkatan Indeks Modal Manusia, penguatan tata kelola serta lahirnya inovasi pelayanan publik. 

“Standar pelayanan publik harus disusun secara partisipasif, berbasis data, serta benar benar menjawab kebutuhan pengguna layanan. Untuk itu, Pemprov Riau senantiasa membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik,” ungkapnya.

Menurutnya, forum ini menjadi bagian dari proses pemuktahiran, penguatan dan penyempurnaan berkelanjutan agar standar yang telah berjalan terap relevan dengan dinamika kebutuhan penguna layanan dan perkembangan tata kelola pelayanan publik.

Sejalan dengan itu, Provinsi Riau telah menetapkan RPJPD Riau tahun 2025-2045 menjadi daerah dengan PDRB per kapita tinggi setara negara maju sebesar Rp706,31 hingga Rp883,56 juta, tingkat kemiskinan mendekati nol pada rentang 0,08 - 0,58 persen dan indeks modal manusia mencapai 0,52 persen. 

“Tahun 2026, merupakan bagian dari tahap pertama RPJPD 2025-2045, yaitu perkuatan fondasi transformasi dengan arah kebijakan seperti peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan, penguatan infrastruktur pelayanan dan inovasi pelayanan publik serta percepatan digitalisasi layanan publik serta pelaksanaan audit SPBE,” sebutnya.

“Jika kita melihat kondisi sosial ekonomi Provinsi Riau, terdapat sejumlah capaian sekaligus tantangan yang perlu dijawab bersama,” lanjut Syahrial Abdi.

Ia menjelaskan, berdasarkan data BPS Provinsi Riau, pada Maret 2024, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kepulauan Meranti sebesar 23,15 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah ada di Kota Dumai sebesar 3,14 persen.

“Hal ini menunjukkan kesenjangan kemiskinan antardaerah yang masih lebar, dengan gap antara Meranti dan Dumai mencapai 20,01 persen. Sementara itu, dibidang pendidikan, rata rata lama sekolah Provinsi Riau tercatat sebesar 9,55 tahu, sementara haeapan lama sekolah mencapai 13,44 tahun,” jelasnya.

Lalu, untuk bidang kesehatan, usia harapan hidup masyarakat Riau pada tahun 2025 mendapai 74,74 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya. Namun demikian, prevalensi stunting justru meningkat dari 13,6 persen pada tahun 2023 menjadi 20,1 persen pada tahun 2024, melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen. 

“Diluar konteks daerah, kita juga dihadapkan dengan pada isu global dan nasional, mulai dari dinamika geopolitik dan geo ekonomi, konflik di berbagai kawasan dunia, disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan, krisis energi, transisi menuju energi terbarukan hingga tantangan perubahan iklim dan penurunan emisi menuju FOLU Net Sink 2030. Kondisi global ini tentu berdampak pada pembangunan nasional dan daerah sehingga menuntut kualitas SDM yang unggul, adaptif dan berdaya saing,” ucap Syahrial.

“Kami berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret dan aplikatif, tidak hanya Fisip Unri tetapi juga sebagai rujukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau,” harap Syahrial.