Latest Posts

Mendapat Perhatian Khusus Bupati Kampar pada HUT RI ke-81, PWRI Sampaikan Terima Kasih dan Apresiasi

Thu, 20 Aug 2026 21:51:45 +0700

Bangkinang Kota – Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Kampar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Kampar Ahmad Yuzar atas perhatian khusus yang diberikan kepada para pensiunan/wredatama, veteran, Pepabri, Wara Kawuri, janda veteran, pejuang ’45, serta tokoh agama dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan setelah Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar Silaturahmi dan Ramah Tamah Pensiunan/Wredatama, Pepabri, Veteran, Wara Kawuri, Janda Veteran dan Tokoh Agama, yang dipusatkan di Halaman Balai Bupati Kampar, Senin (17/8/2026), bersempena dengan Resepsi Kenegaraan HUT RI ke-81.

Kegiatan tersebut berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Ribuan undangan dari berbagai unsur masyarakat hadir, sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dengan para tokoh, pejuang, pensiunan ASN, serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi Kabupaten Kampar.

Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah tokoh penting Kabupaten Kampar, di antaranya H. Saleh Djasit, SH, Bupati Kampar dua periode dan Gubernur Riau pada masanya yang kini juga menjabat sebagai Ketua PWRI Provinsi Riau.

Turut hadir H. Jefri Noer, SH, Bupati Kampar pada masanya, didampingi istri beliau Hj. Eva Yuliani, SE, Anggota DPRD Provinsi Riau.
Selain itu hadir pula mantan Sekda Kampar Dr. Zulher, MD, mantan Sekda Kampar Drs. H. Zulfan Hamid, serta sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Kampar yang datang dari berbagai kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang juga merupakan Pembina Utama PWRI Kabupaten Kampar dan anggota kehormatan PWRI, menyampaikan bahwa perjalanan kariernya sebagai birokrat tidak terlepas dari bimbingan, tempaan dan pengalaman yang diperolehnya dari para senior di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Bupati mengenang perjalanan kariernya ketika sejumlah tokoh yang hadir masih memegang jabatan sebagai pimpinan daerah maupun pejabat struktural di Kabupaten Kampar.

“Pada zaman Pak Saleh Djasit menjadi Bupati Kampar, saya diangkat menjadi Lurah Pasir Sialang. Pada zaman Pak Zulher menjadi Sekda, saya diangkat menjadi Kasi Perencanaan di Bappeda Kampar. Kemudian pada zaman Pak Jefri Noer, saya diangkat menjadi Camat Tapung Hulu,” ujar Ahmad Yuzar yang mengenakan Batik PWRI Kampar.

Menurutnya, perjalanan dan tempaan birokrasi tersebut telah memberikan pengalaman serta ilmu yang sangat berharga dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Dengan perjalanan dan tempaan birokrasi tersebut, saya mendapatkan pengalaman dan ilmu yang sangat berguna. Inilah pondasi yang telah diletakkan oleh para pendahulu, sehingga kami saat ini tinggal meneruskan pembangunan,” ungkapnya.

Bupati Ahmad Yuzar juga menegaskan bahwa keberadaan para pensiunan dan senior pemerintahan merupakan bagian penting dari sejarah perjalanan pembangunan Kabupaten Kampar. Pengabdian yang telah diberikan selama masa aktif menjadi warisan berharga yang harus terus dihargai dan dijaga.

Sementara itu, Ketua PWRI Provinsi Riau H. Saleh Djasit, SH, memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, silaturahmi yang secara khusus menghadirkan para pensiunan, veteran dan tokoh masyarakat merupakan bentuk penghargaan yang sangat berarti.

“Acara ini begitu spesial dan khusus karena mengutamakan serta menempatkan para pensiunan ini berada di tempat yang terhormat,” kata Saleh Djasit.

Ia juga mengaku kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan silaturahmi dengan jumlah peserta yang sangat ramai.
“Setahu saya, ini yang paling ramai,” ujarnya.

Ketua PWRI Kabupaten Kampar H. Nurbit, SH, MH, melalui Sekretaris PWRI Kampar H. Usman Chaeruddin, S.Sos, menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri sekitar 1.500 undangan yang terdiri dari berbagai unsur.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1.200 orang merupakan pensiunan/wredatama, 126 orang veteran, 139 orang Pepabri, 57 orang Wara Kawuri dan janda veteran, sementara selebihnya berasal dari unsur Pejuang ’45 dan tokoh agama.

“PWRI Kabupaten Kampar memiliki anggota wredatama yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kampar dengan jumlah sekitar 8.000 orang. Karena itu, perhatian dan penghargaan yang diberikan pemerintah daerah kepada para pensiunan tentu sangat berarti bagi kami,” ujar Usman.

Ia menambahkan, PWRI Kabupaten Kampar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Kampar yang telah memberikan ruang dan perhatian kepada para pensiunan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan daerah.
Menurutnya, meskipun telah memasuki masa purnabakti, para pensiunan tetap memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemikiran yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Ketua PEPABRI Letkol Pur. Suhardi, Ketua Pejuang ’45 H. Zufri AR, serta tokoh agama Ustadz Bahtiar Abas. Para tokoh tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan yang mempertemukan berbagai komponen masyarakat Kabupaten Kampar dalam suasana penuh kekeluargaan.

Mereka berharap kegiatan silaturahmi seperti ini dapat terus dipertahankan dan menjadi agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Kampar, sehingga hubungan antara pemerintah daerah, para pensiunan, veteran, pejuang, tokoh agama dan tokoh masyarakat semakin erat.

“Semoga kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda tahunan, karena selain sebagai bentuk penghargaan kepada para senior dan pejuang, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kampar,” harapnya.

PWRI Kabupaten Kampar kembali menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kampar Ahmad Yuzar beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar atas penghormatan dan perhatian yang telah diberikan.

Bagi PWRI, silaturahmi tersebut bukan sekadar pertemuan, tetapi menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengabdian para pendahulu sekaligus memperkuat semangat kebersamaan untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan Kabupaten Kampar.

Riau Dorong Perdagangan Karbon Jadi Peluang Baru Perkuat Fiskal Daerah

Sun, 09 Aug 2026 21:51:01 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mulai memperkuat strategi pembangunan berbasis ekonomi hijau dengan menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari peluang pembiayaan pembangunan. Salah satu potensi yang tengah dipersiapkan adalah perdagangan karbon melalui program perlindungan hutan dan penurunan emisi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Riau menghadapi keterbatasan ruang fiskal sekaligus menjaga kekayaan alam yang dimiliki daerah. Pemerintah ingin upaya menjaga hutan dan menurunkan emisi tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat yang berperan menjaga kelestarian lingkungan.

Strategi tersebut disampaikan Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026).

SF Hariyanto menegaskan perdagangan karbon tidak dimaknai sebagai menjual hutan, melainkan memberikan nilai ekonomi terhadap keberhasilan menjaga kawasan hutan dan menurunkan emisi secara terukur.

"Kita ingin hutan tetap terjaga, emisi terus menurun, masyarakat yang menjaga hutan memperoleh manfaat, dan daerah mendapatkan peluang pembiayaan baru. Jadi, kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berjalan bersama," jelasnya.

Menurutnya, potensi ekonomi hijau menjadi salah satu alternatif yang dapat dikembangkan Riau untuk memperkuat pembiayaan pembangunan tanpa menambah beban masyarakat melalui pungutan baru.

Ia menyampaikan bahwa tahapan teknis utama program jurisdictional REDD+ Riau telah dipersiapkan. Saat ini, Pemerintah Provinsi Riau menunggu Letter of Endorsement atau persetujuan Menteri Keuangan sebelum program tersebut dapat masuk ke jalur pasar karbon internasional dengan standar integritas yang tinggi.

"Ini merupakan salah satu cara kita menjawab keterbatasan fiskal dengan mencari peluang baru. Kita tidak hanya menunggu, tetapi berusaha membangun sumber pembiayaan yang berasal dari kekuatan dan potensi daerah sendiri," ujarnya.

SF Hariyanto menekankan, pengembangan ekonomi hijau harus tetap berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Karena itu, tata kelola program, pengukuran emisi, proses verifikasi, serta mekanisme pembagian manfaat harus disusun secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, masyarakat yang selama ini berperan dalam menjaga kawasan hutan harus memperoleh manfaat yang layak dari keberhasilan perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, pelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kita ingin menjaga lingkungan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi. Semakin baik hutan dijaga dan emisi diturunkan, semakin besar pula peluang yang dapat kita ciptakan bagi masyarakat dan pembangunan Riau," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto mengatakan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan merupakan peluang yang perlu dipersiapkan secara serius. Menurutnya, kekayaan alam Riau harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan agar tetap terjaga sekaligus mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Riau memiliki kekayaan alam yang besar dan harus kita jaga bersama. Kalau pengelolaannya dilakukan dengan tata kelola yang baik, potensi lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab untuk dilindungi, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," pungkasnya.

Pengembangan ekonomi hijau tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari arah pembangunan Riau ke depan, dengan menggabungkan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Riau Dukung BPS, Data Akurat Sensus Ekonomi Jadi Dasar Pembangunan Riau

Thu, 13 Aug 2026 21:49:53 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 berjalan lancar. Menjelang penutupan pendataan pada 31 Agustus 2026, Sekda Riau Syahrial Abdi menggelar pertemuan khusus bersama Kepala BPS Riau, Kamis (13/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan di lapangan, kendala yang dihadapi petugas, serta langkah strategis agar target pendataan di seluruh kabupaten kota dapat tercapai.

“Hari ini kita lakukan pertemuan dengan Kepala BPS untuk membahas program Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Riau. Kami meminta laporan terkait apa saja yang menjadi hambatan ataupun kesulitan di lapangan,” kata Syahrial, Kamis (14/8/2026).

Dari laporan BPS, Pemprov Riau mencatat empat permasalahan utama yang masih menjadi tantangan di lapangan. Di antaranya akses ke perumahan ekslusif yang masih sulit, masih ada hoaks dan mispersepsi di masyarakat, data perusahaan yang belum valid dan pendataan ASN yang terkendala waktu.

"Dari data yang disampaikan BPS. Petugas sensus masih mengalami kesulitan saat akan mendata di sejumlah perumahan eksklusif dan elit. Pihak pengelola maupun penghuni belum sepenuhnya membuka akses bagi petugas," katanya.

Sekda menyebutkan masih ada pemahaman berbeda di tengah masyarakat yang berujung pada penolakan. Beredar informasi di media sosial yang mengarah pada hoaks terkait adanya kepentingan tertentu di balik Sensus Ekonomi.

“Kami mendapati, masih ada pemahaman berbeda dan mengarah kepada hoaks di masyarakat terkait adanya kepentingan di sensus ekonomi,” jelas Syahrial.

Selain rumah tangga, pendataan terhadap pelaku usaha juga belum optimal. Masih ada perusahaan yang belum bisa menerima kedatangan petugas, bahkan ada yang menolak saat didatangi. Hal ini berdampak pada belum validnya data sektor usaha di Riau.

"Kendala juga terjadi pada pendataan Aparatur Sipil Negara. Banyak ASN di lingkungan Pemprov Riau yang belum bisa didata karena aktivitas kerja dari pagi hingga sore hari sehingga tidak bertemu petugas.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dikatakan Syahrial Abdi, Pemprov Riau bersama BPS telah merumuskan sejumlah solusi kolaboratif. Mulai dari pelibatan tokoh, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan mekanisme self assessment untuk ASN.

Pemprov menggandeng Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk melakukan pendekatan persuasif kepada kelompok masyarakat tertentu yang masih ragu atau menolak didata.

“Alhamdulillah dengan pelibatan forum pembauran kebangsaan dan FKUB untuk melakukan pendekatan kepada kelompok tertentu,” kata Syahrial.

Terkait penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, dikatakan Syahrial, Pemprov Riau akan menghubungi seluruh bupati dan wali kota agar memberikan dukungan penuh. Diharapkan ada sinergi antara BPS dengan pemerintah kabupaten kota untuk membuka akses petugas, termasuk ke perumahan dan perusahaan.

“Kita juga hubungi kepala daerah agar adanya kolaborasi BPS dengan bupati dan walikota dalam menyukseskan Sensus Ekonomi ini sendiri,” ujarnya.

Khusus untuk ASN Pemprov, Sekda memastikan sudah disiapkan link self assessment. ASN diminta mengisi data secara mandiri melalui link tersebut, kemudian hasilnya akan divalidasi dan di-approval oleh BPS.

"Sudah kita siapkan link untuk self asesmen mereka agar mereka mengisi link dan diapproval dengan BPS,” tegasnya.

Sekda Riau juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat saat didatangi petugas di rumah.

“Kami juga menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi dengan menerima dan memberikan informasi kepada petugas yang datang ke rumah,” katanya.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya dan menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial.

“Mari bersama-sama mendukung Sensus Ekonomi. Data yang akurat hari ini menjadi dasar kebijakan dan pembangunan Riau yang lebih baik di masa depan,” tutup Syahrial.

BPS Riau kembali menegaskan bahwa seluruh petugas sensus telah dibekali surat tugas dan tanda pengenal resmi. Data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Kapolda, Pangdam, dan BPBD Riau Turun Langsung Padamkan Karhutla Kerumutan

Thu, 20 Aug 2026 21:47:59 +0700

PELALAWAN - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi Waluyo serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD da Damkar) Provinsi Riau Edy Afrizal turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Kamis (20/8/ 26)

Sebelum melakukan pemadaman, mereka terlebih dahulu melakukan patroli udara untuk memantau sejumlah titik panas yang terpantau di wilayah Riau. Dari udara, rombongan melihat langsung sebaran area terdampak kebakaran serta kondisi lapangan secara menyeluruh.

Kerumutan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla di Riau. Setelah memantau kondisi dari udara, rombongan kemudian turun ke lokasi untuk memastikan proses pemadaman berlangsung cepat dan terpadu.

Bupati Pelalawan Zukri Misran dan Kapolres AKBP John Louis Letedara yang sudah menunggu di lokasi juga turut melakukan pemadaman. Sejumlah personel dari lintas instansi tersebut turut berjibaku melakukan pemadaman. Mulai dari Polres Pelalawan, TNI, Kodim, BPBD, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya.

Tim gabungan melakukan penyemprotan, pembasahan, hingga pendinginan di area yang terbakar. Langkah pendinginan dilakukan untuk memastikan bara api tidak kembali menyala dan meluas ke kawasan lain.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan pemantauan dari udara menjadi bagian penting untuk mengetahui sebaran titik api. Namun, menurut dia, kecepatan personel di darat menjadi kunci dalam memutus penyebaran karhutla.

“Dari udara kita melihat sebaran titik api, tapi yang penting adalah tindakan cepat di darat. Begitu terdeteksi ada api, kita harus cepat datang, cepat padamkan, dan pastikan tidak terbakar ulang. Karhutla ini tanggung jawab kita bersama, tidak bisa sendiri-sendiri,” kata Herry.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen Agus Hadi Waluyo menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama lintas instansi. Menurutnya, tidak boleh ada sekat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, maupun instansi lainnya ketika berada di garis depan penanganan kebakaran.

“Tidak ada sekat TNI, Polri maupun instansi lain saat menghadapi Karhutla. Personel kita di garis depan bekerja di tengah panas dan asap. Kehadiran pimpinan di lapangan untuk memastikan dukungan maksimal sampai api benar-benar padam,” ujar Agus.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Riau Edy Afrizal mengatakan patroli udara membantu tim menentukan skala prioritas penanganan. Titik yang teridentifikasi dari udara kemudian ditindaklanjuti oleh tim darat untuk dilakukan pemadaman dan pendinginan.

Selain pemadaman, Polda Riau bersama Polres Pelalawan, TNI, pemerintah daerah, BPBD, dan instansi terkait memperkuat upaya pencegahan. Langkah tersebut dilakukan melalui patroli, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan.

Patroli dan operasi darat di kawasan rawan karhutla akan terus dilakukan. Upaya tersebut diarahkan untuk mencegah meluasnya kebakaran sekaligus menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat di Provinsi Riau.

Wako Agung Minta RT/RW Jemput Bola Persoalan Warga

Mon, 10 Aug 2026 21:46:44 +0700

PEKANBARU – Wali Kota (Wako) Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, meminta para ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) aktif turun ke tengah masyarakat untuk menjemput berbagai aspirasi dan persoalan warga di lingkungan masing-masing.

Menurut Agung, RT dan RW memiliki posisi strategis karena menjadi unsur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Karena itu, RT dan RW diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi jembatan antara warga dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

“RT dan RW diharapkan bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tentunya dengan RT RW harus turun langsung ke lapangan, ke tengah-tengah masyarakat menjemput (persoalan) dan membantu masyarakat,” kata Agung.

Ia menegaskan, kolaborasi pemerintah dengan RT dan RW sangat dibutuhkan dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Kedekatan RT dan RW dengan warga dinilai membuat mereka lebih memahami kondisi serta kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing.

Dengan turun langsung ke lapangan, berbagai persoalan di tingkat lingkungan dapat diketahui lebih cepat. Aspirasi maupun keluhan warga selanjutnya dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan dalam menentukan langkah dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Jadi, jangan hanya menunggu laporan. RT dan RW harus hadir di tengah masyarakat, melihat langsung kondisi warga dan membantu mencarikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Agung usai mengukuhkan 121 ketua RT dan RW terpilih serta pengurus Dasawisma se-Kecamatan Limapuluh. Pengukuhan berlangsung di Hotel Angkasa Garden, Senin (10/8/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 orang merupakan ketua RT dan RW yang baru terpilih. Mereka selanjutnya akan mengikuti retreat atau pembekalan bersama ketua RT dan RW terpilih dari kecamatan lainnya di Kota Pekanbaru.
Kegiatan retreat tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Pekanbaru menyatukan pemahaman para ketua RT dan RW dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat.

Melalui pembekalan itu, para ketua RT dan RW diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas dan peran mereka, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Wako Agung juga berharap keberadaan RT dan RW semakin memperkuat pelaksanaan berbagai program Pemko Pekanbaru. Sinergi antara pemerintah, RT, RW, dan masyarakat dinilai penting agar persoalan di tingkat lingkungan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Dengan kolaborasi tersebut, pelayanan publik diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan upaya mewujudkan kesejahteraan warga Pekanbaru dapat berjalan lebih optimal.

Wali Kota Agung Ajak Jajaran Pemko Isi Kemerdekaan dengan Kerja Nyata

Mon, 17 Aug 2026 21:45:57 +0700

PEKANBARU – Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengisi kemerdekaan dengan semangat melayani masyarakat dan menghadirkan kerja nyata.

Hal itu disampaikan Agung usai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Senin (17/8/2026).

Dalam upacara tersebut, Wako Agung tampil mengenakan pakaian adat Bugis lengkap. Upacara turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran Pemko Pekanbaru. Peserta upacara juga mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Nusantara.

“Semangat 17 Agustus tidak hanya berhenti usai upacara, tapi ada di seluruh hati sanubari lewat kerja nyata untuk melayani masyarakat,” kata Agung.

Ia bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengingatkan seluruh jajaran pemerintah kota agar tetap menjaga amanah dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan sepenuh hati, termasuk memberikan kemudahan dalam berbagai urusan pemerintahan.
“Kami juga mengajak agar seluruh masyarakat tetap menjaga kebersamaan, jangan perbedaan memicu perpecahan,” ujarnya.

Wako Agung menegaskan, Pemko Pekanbaru berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan kota secara bertahap. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan membangun Pekanbaru menjadi daerah yang semakin baik.

“Mari bersama-sama kita mewujudkan Kota Pekanbaru yang aman dan nyaman,” ajaknya.
Pada kesempatan tersebut, Agung juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kota Pekanbaru yang bertugas dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ia menyebut para anggota Paskibra merupakan siswa-siswi terbaik dari sejumlah SMA dan SMK di Kota Pekanbaru.

“Kami juga mengapresiasi pelatih, pembina serta unsur TNI dan Polri serta orangtua yang mendukung anak-anaknya menjadi Paskibra tahun ini,” pungkasnya.

761 Usulan Masuk Program Rp100 Juta per RW di Pekanbaru

Thu, 20 Aug 2026 21:45:04 +0700

PEKANBARU – Sebanyak 761 usulan pembangunan masuk dalam program Rp100 juta per RW yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pada 2026.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, program tersebut mulai direalisasikan setelah Pemko melakukan pembahasan terhadap berbagai usulan yang disampaikan dari tingkat RW.

“Rp100 juta per RW ini sekarang sudah jalan,” ujar Agung usai memimpin rapat pembahasan program tersebut di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (20/8/2026).

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru, pembangunan saluran lingkungan menjadi usulan terbanyak, yakni 357 usulan.

Selanjutnya, terdapat 235 usulan pembangunan jalan lingkungan dan 51 usulan pembangunan posyandu.

Kemudian, 39 usulan pembangunan masjid, musala dan MDA, pemasangan lampu jalan sebanyak 26 usulan, gedung serbaguna 18 usulan, serta normalisasi anak sungai atau saluran primer sebanyak 15 usulan.

Adapun usulan lainnya meliputi pembangunan gapura sebanyak enam usulan, sarana olahraga tiga usulan, trotoar tiga usulan, pengaspalan jalan dua usulan, jembatan dua usulan, pos ronda dua usulan, MCK satu usulan, dan turap anak sungai satu usulan.

Wako Agung menyebutkan, tidak seluruh usulan dapat langsung direalisasikan. Pemko Pekanbaru masih melakukan penyaringan dan penyesuaian karena sebagian usulan berada di luar kewenangan pemerintah kota.

“Karena ada yang bukan kewenangan kota, tetapi kewenangan provinsi dan pusat. Kita sedang melakukan penyesuaian agar pelaksanaannya sesuai aturan,” jelasnya.

Menurut Agung, selesainya pengukuhan seluruh RT dan RW di 15 kecamatan menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Pak RW dan pak RT kan sudah selesai dilantik semuanya. Harapannya ini betul-betul bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Rapat pembahasan tersebut turut dihadiri Asisten I Syamsuwir, Asisten II Ingot Ahmad Hutasuhut, pimpinan OPD, camat, dan lurah di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Sidang Pleidoi Abdul Wahid Diwarnai Sumpah "Demi Allah" Saat Bantah Seluruh Dakwaan

Mon, 20 Jul 2026 14:10:27 +0700

PEKANBARU – Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid berkali-kali mengucapkan sumpah "Demi Allah" saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Dalam pleidoi setebal 17 halaman tersebut, ia membantah seluruh dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Di hadapan Majelis Hakim, Abdul Wahid berulang kali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta komitmen fee, mengancam bawahannya, menerima gratifikasi, maupun memerintahkan pihak lain mencari uang atas namanya.

Sepanjang pembacaan pleidoi, kalimat "Demi Allah saya tidak pernah" diucapkannya lebih dari 10 kali sebagai bentuk penegasan atas bantahan terhadap setiap tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Ia menyatakan dakwaan JPU telah merusak nama baik, harkat, dan martabatnya.

Salah satu bantahan disampaikan terkait tuduhan bahwa dirinya mengancam para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rapat di kediamannya pada 7 April 2025. Abdul Wahid menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana didalilkan jaksa.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak pernah mengatakan kata-kata tersebut," ujar Abdul Wahid dalam pleidoinya.

Ia juga membantah tuduhan telah memerintahkan seluruh peserta rapat mengumpulkan telepon genggam agar tidak ada dokumentasi kegiatan. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak pernah terjadi.

Bantahan serupa disampaikan terkait rapat di Bappeda pada 26 Mei 2025. Abdul Wahid menegaskan tidak pernah memerintahkan seluruh jajaran berada dalam "satu komando" disertai ancaman evaluasi bagi pihak yang tidak mengikuti perintah.

Selain itu, ia membantah tuduhan bahwa dirinya memerintahkan Dani M. Nursalam meminta uang kepada para Kepala UPT maupun kepada M. Arief Setiawan.

"Demi Allah saya tidak pernah melakukan itu. Semua yang disampaikan Dani M. Nursalam adalah kebohongan belaka tanpa disertai alat bukti apa pun," tegasnya.

Dalam pleidoinya, Abdul Wahid juga menyatakan tidak pernah meminta, menerima, ataupun mengetahui adanya uang yang disebut-sebut dikumpulkan dari para Kepala UPT. Ia membantah pernah menerima uang sebesar Rp1 miliar maupun Rp450 juta sebagaimana didakwakan JPU.

Terkait tuduhan memerintahkan mantan ajudannya menyerahkan uang Rp200 juta kepada Pangdam, Abdul Wahid menyatakan hal tersebut tidak benar. Menurutnya, setelah mengetahui adanya penyerahan uang tersebut, ia justru memarahi dan memberhentikan ajudannya serta meminta diterbitkan Surat Edaran larangan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Menutup nota pembelaannya, Abdul Wahid memohon kepada Majelis Hakim agar menilai perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan semata-mata berdasarkan dakwaan jaksa. Ia meminta dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dibebaskan dari seluruh dakwaan, serta dipulihkan nama baik, harkat, martabat, dan hak-haknya sesuai ketentuan hukum.

Sulap Lahan Gambut Jadi Kebun Melon, Petani Siak Buktikan Gambut Bisa Produktif

Wed, 15 Jul 2026 14:05:23 +0700

Dayun–Hamparan lahan gambut yang selama ini identik dengan kawasan rawan kebakaran kini menunjukkan wajah baru. Kelompok Tani Cemerlang di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, berhasil membudidayakan melon berkualitas di lahan gambut berkedalaman lebih dari lima meter.

Tak hanya melon, para petani juga mengembangkan mentimun dan semangka melalui sistem tumpang sari. Keberhasilan ini membuktikan lahan gambut dapat menjadi sentra hortikultura jika dikelola dengan teknik budidaya yang tepat.

Bupati Siak Afni yang menghadiri panen perdana mengapresiasi inovasi para petani. Menurutnya, karakter lahan bukan menjadi hambatan selama pengelolaannya dilakukan secara serius dan ramah lingkungan.

"Lahan gambut tidak boleh dibakar. Justru dengan dimanfaatkan untuk pertanian, lahan menjadi lebih terkelola sekaligus membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan," ujarnya, Rabu (15/7/2026).

Pemerintah Kabupaten Siak juga menyatakan siap mendukung pengembangan pertanian gambut melalui bantuan alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan kelompok tani.

Anggota Kelompok Tani Cemerlang, Yusuf, mengatakan kunci keberhasilan budidaya terletak pada pengelolaan tingkat keasaman tanah menggunakan dolomit, sehingga tanaman mampu menyerap nutrisi secara optimal dengan penggunaan pupuk kimia yang relatif minim.

Saat ini kelompok tani membudidayakan sekitar 250 batang melon, 300 batang mentimun, dan 600 batang semangka. Menurut Yusuf, tanaman merambat lebih cocok ditanam di lahan gambut karena kondisi tanah yang lembap dan mampu menyimpan air lebih lama.

Selain menghasilkan komoditas pertanian, kelompok tani juga membangun embung sebagai cadangan air untuk irigasi sekaligus mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa lahan gambut tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pangan dan ekonomi baru melalui pertanian hortikultura yang produktif dan berkelanjutan.

uIPARI dan Komunitas Pecinta Lingkungan Gelar Penghijauan Ekoteologi di Salo, Bupati Kampar Ajak Wariskan Alam yang Lestari

Wed, 15 Jul 2026 14:04:38 +0700

SALO, – Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kabupaten Kampar bersama Komunitas Pecinta Lingkungan Kabupaten Kampar (KPLK) menggelar kegiatan Penghijauan Ekoteologi di lingkungan PDTA Getah Sebatang, Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah, Ketua DPRD Kampar H. Ahmad Taridi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Erizon Efendi, Kepala Badan Kesbangpol Kampar Mahadi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kampar Lukmansyah Badoe, Kabag Kesra Setda Kampar Jalal Syauti, Asst Field CSR Lindai PT EMP Energi Gandewa, Isfi Maya Fauni, Camat Salo Sopiandi, para Kepala KUA dan penyuluh agama se-Kabupaten Kampar, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat.

Kegiatan diawali dengan penanaman bibit pohon durian oleh Bupati Kampar sebagai simbol dimulainya gerakan penghijauan yang mengusung tema “Alam Terjaga, Hidup Bahagia, Umat Sejahtera.”

Dalam sambutannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengatakan bahwa alam yang dinikmati masyarakat saat ini merupakan warisan dari para pendahulu, sehingga menjadi tanggung jawab generasi sekarang untuk mewariskan lingkungan yang lebih baik kepada generasi mendatang.

“Perbuatan kita hari ini akan menentukan kualitas bumi pada masa yang akan datang. Karena itu, menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki komitmen kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai program penghijauan, pelestarian sumber daya alam, pengelolaan sampah, perlindungan kawasan hijau, hingga edukasi lingkungan kepada masyarakat.

Ia menambahkan, pemerintah juga terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri melalui program Green Policing, komunitas lingkungan, tokoh agama, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat untuk memperluas gerakan penghijauan, khususnya di kawasan resapan air.

Bupati turut mengapresiasi IPARI Kabupaten Kampar dan Komunitas Pecinta Lingkungan yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Ia berharap gerakan penghijauan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi terus berlanjut dengan penanaman pohon di berbagai wilayah Kabupaten Kampar.

“Saya berharap pohon yang kita tanam hari ini tidak hanya tumbuh besar dan memberi manfaat bagi lingkungan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bersama bahwa menjaga alam merupakan bagian dari tanggung jawab kita kepada Allah SWT dan kepada generasi yang akan datang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Zamhasri, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi Program Prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia di bidang Ekoteologi.

Ia mengatakan penyuluh agama tidak hanya memiliki tugas membina kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Konsep ekoteologi mengajarkan bahwa menjaga dan melestarikan alam bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab kepada Sang Pencipta,” ujarnya.

Zamhasri menyebutkan, pada kegiatan tersebut ditanam sekitar 16 bibit pohon di kawasan PDTA Getah Sebatang sebagai penanaman simbolis. Selain itu, sebanyak sekitar 150 bibit pohon yang merupakan bantuan dari PT Energi Mega Persada (EMP) akan ditanam secara bertahap di rumah-rumah ibadah, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan di wilayah Kecamatan Salo.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan, di antaranya Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kampar, PT Energi Mega Persada (EMP), PT RAPP, PT Surya Dumai, PDAM Kampar, Pemerintah Desa Salo, masyarakat Dusun Getah Sebatang, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Riau, serta seluruh panitia dan relawan.

Menurutnya, lubang tanam yang telah disiapkan sebelumnya juga telah diberi pupuk dasar berupa dolomit, pupuk RP, dan Biodensis agar bibit yang ditanam dapat tumbuh optimal.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi pemantik lahirnya gerakan penghijauan serupa di seluruh kecamatan di Kabupaten Kampar. Satu pohon yang kita tanam hari ini merupakan warisan oksigen dan kehidupan bagi anak cucu di masa depan,” tutupnya.

Usai kegiatan penanaman pohon, seluruh peserta mengikuti ramah tamah dan makan bersama masyarakat Dusun Getah Sebatang sebagai bentuk kebersamaan sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh peserta kegiatan.

Sinergi dengan Himperra, Wawako Pekanbaru Sebut Hunian Rumah MBR Capai 98 Persen

Tue, 14 Jul 2026 14:03:39 +0700

PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemko Pekanbaru dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra). Sinergi ini penting dalam mendukung penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan Markarius saat menghadiri gala dinner menjelang Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himperra Provinsi Riau di Hotel Grand Central, Senin (13/7/2026).

"Kegiatan ini bukan sekadar jamuan makan malam, melainkan menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antara Himperra dan Pemko Pekanbaru dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat," katanya.

Pemko merasa sangat senang karena Himperra memberikan kontribusi yang besar terhadap penyediaan rumah bersubsidi bagi MBR. Beberapa waktu lalu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengundang Pemko Pekanbaru bersama para pemangku kepentingan, termasuk para pengembang rumah MBR yang tergabung dalam Himperra.

"Pertemuan itu membahas percepatan penyediaan perumahan.

Berdasarkan data tahun 2025, lebih dari 10 ribu unit rumah MBR telah dibangun di Pekanbaru. Namun, jumlah masyarakat yang menempati rumah bersubsidi sebenarnya lebih banyak. Karena, banyak kawasan perumahan berkembang di wilayah perbatasan yang secara administratif masuk Kabupaten Kampar," ungkap Markarius.

Harga tanah di kawasan hinterland (pinggiran kota) Pekanbaru lebih terjangkau. Sehingga, banyak pengembang membangun di Kabupaten Kampar.

"Di sana, jumlah rumah MBR mencapai sekitar 15 ribu unit. Sedangkan di Pekanbaru lebih dari 10 ribu unit," jelas Markarius.

Meski demikian, tingkat keterhunian rumah MBR di Pekanbaru sangat tinggi. Berdasarkan survei BP Tapera, sekitar 98 persen rumah yang telah dibangun telah dihuni oleh masyarakat. Tingginya tingkat hunian tersebut menunjukkan infrastruktur dasar di kawasan perumahan telah tersedia dengan baik.

"Biasanya rumah tidak ditempati karena akses jalan, listrik, atau air bersih belum tersedia. Di Pekanbaru, perumahan MBR sudah didukung jalan, air bersih, dan listrik," sebut Markarius.

Ia juga mencontohkan respons cepat Pemko Pekanbaru terhadap keluhan pengembang terkait akses jalan menuju kawasan perumahan baru di Kelurahan Air Hitam dan Sungai Sibam. Setelah meninjau langsung lokasi bersama wali kota, pemko segera melakukan pengaspalan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan perumahan tersebut.

"Beberapa waktu lalu, kami turun langsung ke lokasi. Kini, jalannya sudah diaspal. Ini merupakan bentuk dukungan pemko terhadap program pembangunan rumah MBR," ucap Markarius.

Kesempatan berbeda, Ketua Umum (Ketum) DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan, gala dinner ini menjadi rangkaian kegiatan menjelang pelaksanaan Rakerda dan pelantikan DPD Himperra Provinsi Riau yang digelar 14 Juli. Pelantikan tersebut bukan untuk memilih ketua baru.

"Kepengurusan telah kami tetapkan pada tahun sebelumnya. Prosesi pelantikan dijadwalkan berlangsung dengan rencana dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto," ujarnya.

Ari berharap kepengurusan Himperra Riau mampu menjalankan program organisasi dengan baik. Himperra Riau juga diharapkan berkontribusi dalam mencapai target pembangunan rumah bersubsidi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Pemko Pekanbaru Gandeng UMKM Semarakkan Festival Rakyat Nusantara

Wed, 15 Jul 2026 14:02:39 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Festival Rakyat Nusantara dan nonton bareng (nobar) semifinal Piala Dunia yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ahmad Yani, Selasa (14/7/2026) malam.

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan pusat kota itu diikuti ratusan masyarakat bersama para pelaku UMKM. Warga menyaksikan laga semifinal Piala Dunia yang mempertemukan Tim Nasional Prancis melawan Spanyol.
Hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengapresiasi inisiatif Pemko Pekanbaru bersama Polda Riau yang menggelar nobar sekaligus melibatkan pelaku UMKM.

"Ini sebuah pertemuan yang menggembirakan. Saya yakin dengan pertemuan ini akan ada nilai-nilai persatuan, kehangatan, dan silaturahmi kita bersama," ujarnya.

Menurut Pangdam, keterlibatan UMKM tidak hanya menyemarakkan suasana, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Piala Dunia dengan mengikuti Festival Rakyat Nusantara yang dipadukan dengan kegiatan nobar.

Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau, TNI, dan Polri.

"Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, agar dapat menggerakkan roda perekonomian di tengah suasana Piala Dunia ini," kata Agung.

Wako Agung menjelaskan, Festival Rakyat Nusantara dan nobar Piala Dunia akan berlangsung hingga partai final dalam tiga hari ke depan. Berbagai kegiatan disiapkan untuk menarik partisipasi masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal.

"Setiap kecamatan sudah berjalan dari awal pertandingan, dan puncaknya di sini kita buat. Kota juga mengajak pelaku UMKM di sini. Mudah-mudahan ini dapat menambah kekompakan, semangat bersama untuk meningkatkan roda perekonomian," jelasnya.

Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga dapat menikmati Festival Kuliner Nusantara, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, serta berkesempatan memperoleh berbagai doorprize. Seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 24 jam dalam tiga hari ke depan.

Dihari Harkopnas Ke-79, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar Komitmen Memperkuat Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi

Mon, 13 Jul 2026 19:57:34 +0700

Bangkinang Kota - Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos, MT pimpin Apel Pagi dalam rangka Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026, yang diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati Kampar, Senin, (13/7/2026).

Peringatan Harkopnas tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si, Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP, M.Si Para Koperasi di Wilayah Kabupaten Kampar dan Seluruh Kepala OPD, PPPK serta Tamu undangan Lainnya, dengan mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, yang mencerminkan tekad bersama untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa kemajuan bangsa berawal dari kuatnya ekonomi masyarakat. Ketika koperasi berkembang, UMKM tumbuh, dan masyarakat memperoleh kesempatan berusaha yang lebih luas, maka kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Tema Harkopnas 2026 juga sejalan dengan arahan Kementerian Koperasi yang menjadikan Hari Koperasi sebagai momentum untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis koperasi.

Ia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Kampar memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan hingga kekayaan pangan lokal yang menjadi identitas Daerah.

“Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal melalui kelembagaan ekonomi yang kuat sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”ungkapnya.”

Pemerintah Kabupaten Kampar berharap masyarakat tidak hanya memperoleh layanan publik yang lebih mudah diakses, tetapi juga semakin terdorong untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat semangat berkoperasi.

“Untuk itu, seluruh elemen Masyarakat untuk menjadikan Hari Koperasi Nasional sebagai momentum mempererat semangat gotong royong, meningkatkan kolaborasi, serta membangun ekonomi Kabupaten Kampar yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.”tutupnya.”

Selanjutnya, Bupati Kampar membacakan Sambutan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Memberikan Penghargaan Kepada Pelaku Koperasi dengan Kategori Koperasi Sehat, Koperasi RAT tercepat Tahun Buku 2025 serta memberikan Sembako dalam rangka Harkopnas Tahun 2026.

BBKSDA Riau Pasang Jebakan Harimau di Pelalawan

Mon, 13 Jul 2026 19:56:29 +0700

Pekanbaru - Setelah menewaskan seorang bocah berusia 12 tahun, keganasan Harimau Sumatera kembali merenggut nyawa. Kali ini korbannya Eko Prasetyo (29), yang diterkam di kawasan hutan tanaman industri (HTI) Desa Sungai Ara, Kabupaten Pelalawan.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Laskar Jaya Permana, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat (10/7/2026) malam di area camp kedua yang berjarak sekitar 6,5 kilometer dari lokasi serangan pertama.

"Korban diduga diterkam harimau saat keluar dari camp pada malam hari," kata Laskar, Senin (13/7).

Korban, jelas Laskar, ditemukan keesokan paginya, Sabtu (11/7/2026), dalam kondisi meninggal dunia dengan luka parah di bagian leher dan kedua kaki.

"Sebagian tubuh korban juga telah dimangsa harimau," sebut Laskar.

Sebagai langkah antisipasi, tim BBKSDA Riau langsung melakukan mitigasi dengan memasang dua kandang jebak di sekitar lokasi untuk menangkap harimau yang diduga menjadi pelaku serangan.

Menurut laporan tim mitigasi, harimau yang menyerang korban diduga merupakan individu yang sama dengan pelaku serangan sebelumnya. Satwa tersebut diperkirakan berjenis kelamin jantan dengan usia sekitar tiga tahun.

"Kesimpulan sementara diperoleh dari hasil pemeriksaan jejak di lapangan yang memiliki ukuran dan karakteristik yang sama. Namun, identifikasi masih terus dilakukan untuk memastikan apakah benar individu yang sama," jelas Laskar.

Diberitakan sebelumnya, korban pertama serangan Harimau Sumatera di kawasan tersebut adalah JZ (12), anak seorang pekerja HTI yang tinggal di camp yang sama. Peristiwa itu terjadi pada Selasa (7/7/2026) dini hari.

JZ dilaporkan diterkam saat menunggu kakaknya mencuci piring di kamar mandi belakang camp.

Kakak korban sempat mendengar jeritan adiknya. Namun, saat ditemukan sekitar 10 meter dari camp, korban mengalami luka parah di bagian leher dan dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke fasilitas kesehatan.

Beri Kemudahan Akses Transportasi Bagi Pelajar, Wako Pekanbaru Sediakan Bus Sekolah Gratis

Mon, 13 Jul 2026 19:55:32 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat mulai mengoperasikan layanan bus sekolah gratis pada Senin (13/7/2026).

Operasional bus sekolah gratis ini juga bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026/2027.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi mengatakan bahwa program ini merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho untuk memudahkan akses transportasi bagi pelajar.

Pada tahap awal layanan bus sekolah gratis melayani tujuh sekolah yang berada di sepanjang rute yang telah ditetapkan.

"Ini merupakan program Bapak Wali Kota Agung Nugroho yang mulai dijalankan oleh Dishub pada hari pertama masuk sekolah. Kami berharap layanan ini dapat membantu para pelajar berangkat dan pulang sekolah dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya," kata Masykur.

Ia menjelaskan, dua unit bus sekolah dioperasikan setiap hari dengan kapasitas masing-masing 19 penumpang.

Titik awal dan akhir perjalanan berada di SMP Madani. Rute yang dilalui bus dimulai dari Jalan Sudirman (SMP Madani), kemudian menuju Harapan Raya, Kulim, Hangtuah, Pasar Lima Puluh, hingga kawasan Komplek Sekolah Sultan Syarif Qasim dan Sutomo.

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Pekanbaru, Erwinsyah, mengatakan para pelajar dapat menaiki bus di halte-halte terdekat yang berada di sepanjang rute perjalanan.

Menurutnya, layanan ini melayani sejumlah sekolah, yakni SMPN 1, SMPN 5, SMPN 14, SMPN 10, SMPN 4, SDN 51, dan SDN 36.

"Penjemputan dilakukan di halte-halte yang berada di sepanjang rute. Ada kesepakatan dengan koordinatornya. Bus beroperasi dari SMP Madani dan kembali lagi ke SMP Madani setelah menyelesaikan perjalanan," jelasnya.

Jadi Ancaman Non-militer, Pemko Pekanbaru Tegaskan Berantas LGBT

Fri, 10 Jul 2026 19:54:48 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menegaskan upaya dalam memberantas perilaku menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Upaya pencegahan dini dilakukan agar ancaman LGBT ini dapat diminimalisir.

Apalagi Presiden RI, Prabowo Subianto telah menetapkan LGBT sebagai ancaman negara non-militer. Pemko Pekanbaru sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk memberantas perilaku menyimpang ini.

"Bulan lalu kita sudah koordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk ini. Program - program sedang berjalan," kata Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, Pemko Pekanbaru dan sejumlah stakeholder komitmen dalam memberantas LGBT ini. Pemerintah kota juga sudah menyiapkan sejumlah program untuk antisipasi perilaku menyimpang ini.

Baik mulai dari pembinaan, penyuluhan hingga penindakan. Markarius mengaku melibatkan banyak pihak untuk menerangi LGBT ini.

"Kemarin juga saya sudah suruh Satpol PP Pekanbaru untuk melakukan penertiban-penertiban tempat yang beresiko terjadinya penularan HIV/AIDS, dan tindak asusila LGBT, apalagi bapak presiden sudah menetapkan LGBT sebagai ancaman nasional," jelasnya.

Ia menilai, perilaku menyimpang ini juga menjadi salah satu penyumbang kasus HIV dan AIDS di Pekanbaru.

"Kami juga mengundang para mubaligh, organisasi dakwah agar mereka dapat aktif membantu kita dalam pembinaan masyarakat, khususnya membahas materi tentang LGBT di masjid -masjid dan dalam khutbah Jum'at," pungkasnya.

Wawako Pekanbaru Beri Apresiasi TK IT Elrumi, Gratiskan Biaya Pendidikan Bagi Anak-Anak Kurang Mampu

Thu, 09 Jul 2026 19:53:30 +0700

PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar mengapresiasi Yayasan Sinergi Insan Setia yang menghadirkan TK Islam Terpadu (IT) Elrumi. Sekolah ini terbuka bagi anak-anak kurang mampu di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

Mereka bisa belajar di TK IT Elrumi Pekanbaru secara gratis. Sekolah memang bertujuan memberi akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.

Markarius menilai sekolah ini luar biasa. Apalagi pembentukan sekolah ini bermula dari Yayasan Sinergi Insan Setia yang mengelola Dapur SPPG.

Pengelola yayasan bukan hanya fokus dalam menyediakan menu MBG. Namun Yayasan Sinergi Insan Setia ini berkontribusi dalam menghadirkan TK IT Elrumi sebagai sekolah gratis.

"Kami dari Pemerintah kota mengapresiasi hadirnya TK IT Elrumi, yang gratis bagi masyarakat," paparnya usai meresmikan TK Islam Terpadu El Rumi Pekanbaru, Kamis (9/7/2026).

Markarius menilai kehadiran TK tersebut sebagai bentuk dukunga nyata dari masyarakat. Mereka menyediakan sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu.

"Apalagi kita juga sudah canangkan program TK di setiap kelurahan, ini juga mendukung program wajib sekolah selama 13 tahun," ulasnya.

Markarius menambahkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MB). Ia menyampaikan bahwa Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho sudah menyatakan dukungan agar melanjutkan program MBG dalam Rakernas Apeksi di Medan.

Dirinya menyampaikan bahwa sekolah ini bukan hanya berisi pendidikan umum, tapi juga pendidikan agama. Sekolah ini bukan hanya gratis bagi anak-anak relawan SPPG.

"Tapi juga bagi masyarakat kurang mampu, di kawasan kelurahan ini," paparnya.

Dispusip Pekanbaru Dorong OPD Serahkan Arsip ke LKD

Mon, 06 Jul 2026 19:51:51 +0700

PEKANBARU - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kota setempat untuk dapat menyerahkan arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).

Sebab, LKD memiliki peran penting sebagai tempat penyimpanan arsip statis dan arsip bernilai sejarah dari OPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Kepala Dispusip Kota Pekanbaru Drs H Muhammad Amin M.Si, memastikan bahwa arsip yang diserahkan OPD akan tersimpan dengan aman dan terjaga sesuai kaidah kearsipan.

"Karena itu, kami mengajak seluruh OPD untuk bersama-sama menjaga arsip dan menyerahkannya ke LKD Kota Pekanbaru agar keamanan, keutuhan, dan ketersediaannya tetap terjamin," ujarnya, Senin (6/7/2026).

"Arsip yang tersimpan tidak hanya berfungsi sebagai bukti administrasi, tetapi juga menjadi sumber informasi yang dapat dimanfaatkan pada masa mendatang," ulas Amin.

Sebagai bentuk jaminan keamanan, terang Amin, saat ini terdapat dua arsip tertua yang masih terjaga dan tersimpan aman di LKD Dispusip Kota Pekanbaru.

Kedua arsip tersebut di antaranya arsip peta berbahasa ejaan Belanda tahun 1944, serta arsip tekstual tentang pendirian koperasi tahun 1986.

"Arsip tertua tahun 1944 dan 1986 ini merupakan salah satu koleksi yang masih tersimpan aman di LKD Kota Pekanbaru sampai hari ini," tutup Amin.

emko Pekanbaru Berharap Kepemimpinan Baru Dongkrak Kinerja PT BSP dan Tingkatkan Dividen

Tue, 07 Jul 2026 19:51:02 +0700

PEKANBARU - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Masykur Tarmizi menghadiri pelantikan Direktur PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang baru, Robi Junipa. Direktur baru ini dilantik oleh Bupati Siak Afni di Hotel Premiere Pekanbaru, Selasa (7/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Masykur menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar kepemimpinan baru mampu membawa perusahaan daerah tersebut semakin maju. Pengalaman yang dimiliki Robi Junipa diyakini dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan kinerja PT BSP.

Sehingga, perusahaan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Siak. Tetapi, PT BSP juga mampu menjaga marwah putra daerah dalam mengelola perusahaan yang bergerak di sektor perminyakan.

"Kami mengucapkan selamat kepada Robi Junipa atas amanah sebagai Direktur PT BSP. Semoga dengan pengalaman yang dimiliki, beliau dapat membawa PT BSP menjadi lebih baik dan semakin bermanfaat bagi masyarakat," kata Masykur.

Pemko Pekanbaru juga menaruh harapan besar terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini mengingat dalam dua tahun terakhir kontribusi dividen yang diterima dinilai masih belum optimal bagi pemko. Besaran dividen yang diterima Pemko Pekanbaru bergantung pada porsi kepemilikan saham di PT BSP yang sekitar 1,2 persen saat ini.

"Memang kepemilikan saham Pemko Pekanbaru tidak besar, hanya sekitar 1,2 persen. Namun kami berharap, dengan kepemimpinan direktur yang baru, performa dan kinerja PT BSP semakin meningkat. Dengan begitu, dividen yang diterima pemko juga dapat mengalami peningkatan," ucap Masykur.

9.184 ASN Mengaji Al Mulk, Wako Agung Kembali Raih Rekor MURI

Sun, 05 Jul 2026 19:46:01 +0700

PEKANBARU - Setelah Kue Talam Durian, Wako Agung kembali menerima Rekor MURI kedua dalam rangka hari jadi Pekanbaru ke 242. Tepat pada Sabtu (4/7/2026) malam, Pemko Pekanbaru resmi memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan keterlibatan 9.184 orang pada giat ASN Mengaji membacakan surah Al-Mulk secara serentak.

?Lautan manusia mengenakan pakaian putih memadati pelataran Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, menciptakan suasana yang begitu religius, khidmat, dan megah di bawah sorotan lampu menara masjid. ?Dalam sambutannya, Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, menyampaikan rasa haru dan bangganya atas antusiasme luar biasa dari ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang hadir. Beliau memaparkan alasan spiritual yang kuat di balik pemilihan surah Al-Mulk dalam pemecahan rekor ini.

?"Surah Al-Mulk adalah Al-Mani'ah — sang penyelamat dan pelindung dari siksa kubur. Kami ingin kesibukan kita sebagai pelayan masyarakat tidak membuat kita lalai akan fondasi spiritual. Angka 9.184 ini bukan sekadar mengejar rekor di atas kertas, melainkan simbol komitmen kolektif ASN Pekanbaru untuk terus membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," ujar Wako Agung.

?Beliau juga menjabarkan makna filosofis dari surah tersebut, di mana Al-Mulk menegaskan kekuasaan mutlak Allah SWT atas kerajaan alam semesta beserta kehidupan dan kematian. Makna ini menjadi pengingat keras bagi para ASN bahwa jabatan dan amanah yang mereka pangkas saat ini bersifat sementara dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta.

??Setelah penyerahan sertifikat rekor MURI dari perwakilan MURI kepada Wako Agung, acara dilanjutkan dengan siraman rohani yang dinantikan oleh seluruh jemaah. Dai kondang asal Makassar, Ustadz Das'ad Latif, hadir memberikan tausiah dengan gaya khasnya yang jenaka namun sarat akan sentilan moral. ?Dalam ceramahnya, Ustadz Das'ad memuji langkah Pemko Pekanbaru. Beliau menekankan bahwa pelayanan publik yang prima dari seorang ASN akan lahir jika hatinya sudah dibersihkan dengan Al-Qur'an.

?"Pegawai yang rajin mengaji, insyaAllah tidak akan mau korupsi. Pegawai yang paham surah Al-Mulk, tahu kalau kekuasaan itu milik Allah, maka dia tidak akan sombong saat melayani rakyat," tegasnya yang disambut tawa dan tepuk tangan riuh para hadirin.

??Kemeriahan dan rasa syukur malam itu semakin memuncak di penghujung acara. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kehadiran para pegawai, Pemko Pekanbaru membagikan berbagai hadiah, dengan hadiah utama berupa paket ibadah Umroh gratis untuk 3 orang ASN yang beruntung melalui sistem pengundian langsung.

Gelombang Aksi Menggema, FPMPH-S Desak Audit Internal dan Penyelidikan Dugaan PETI Galugua

Mon, 06 Jul 2026 23:35:40 +0700

LIMA PULUH KOTA, SUMBAR – Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Sumatera Barat (FPMPH-S) mengagendakan dua aksi unjuk rasa pada pekan depan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada kepolisian, FPMPH-S dijadwalkan menggelar aksi di Mapolres 50 Kota pada Kamis, 9 Juli 2026, kemudian melanjutkan aksi di Markas Polda Sumatera Barat, Senin, 13 Juli 2026.

Koordinator Umum FPMPH-S, Pablo, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus pelaksanaan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Menurut FPMPH-S, rencana aksi dilatarbelakangi berbagai laporan masyarakat dan pemberitaan media mengenai dugaan masih berlangsungnya aktivitas PETI di kawasan Nagari Galugua. Organisasi tersebut menilai apabila dugaan tersebut benar terjadi, aktivitas itu berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kawasan hutan serta aliran Batang Kampar yang berhulu di wilayah tersebut.

Dalam dokumen pemberitahuan aksi, FPMPH-S mengaku telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat dan melakukan peninjauan lapangan. Mereka mengklaim menemukan dugaan masih beroperasinya puluhan alat berat di sepanjang aliran Batang Kampar.

Selain menyoroti dugaan aktivitas tambang ilegal, FPMPH-S juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya pihak-pihak yang membekingi aktivitas tersebut. Organisasi itu menyebut informasi mengenai dugaan setoran kepada oknum aparat telah berkembang di tengah masyarakat dan meminta seluruh informasi tersebut diuji melalui proses penyelidikan yang profesional, independen, dan transparan.

FPMPH-S menilai berbagai pemberitaan media mengenai dugaan maraknya PETI seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Menurut mereka, apabila aktivitas tersebut masih berlangsung, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Polda Sumatera Barat.

Dalam aksi di Polres 50 Kota yang diperkirakan diikuti sekitar 250 peserta, massa akan berkumpul di GOR Singa Harau sebelum bergerak menuju Mapolres 50 Kota sekitar pukul 11.00 WIB dengan membawa mobil komando, pengeras suara, spanduk, dan atribut aksi damai.

Sementara itu, aksi di depan Markas Polda Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli 2026 dengan estimasi sekitar 200 peserta.

Melalui dua aksi tersebut, FPMPH-S menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pembentukan tim khusus untuk menyelidiki dugaan aktivitas PETI di Nagari Galugua, mengusut dugaan keterlibatan pemodal maupun pihak lain yang diduga terlibat, memeriksa dugaan keterlibatan oknum aparat apabila ditemukan bukti yang cukup, serta melakukan evaluasi dan audit internal terhadap dugaan praktik pembekingan aktivitas ilegal.

Selain itu, dalam surat pemberitahuan aksi di Polres 50 Kota, FPMPH-S juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat fungsi reserse yang menangani tindak pidana tertentu serta jajaran kepolisian di wilayah Kapur IX apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Senin (06/07/2026), belum diperoleh tanggapan resmi dari Polres 50 Kota maupun Polda Sumatera Barat terkait rencana aksi tersebut maupun berbagai dugaan yang disampaikan oleh FPMPH-S.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen pemberitahuan aksi dan pernyataan penyelenggara unjuk rasa.

Seluruh dugaan yang disampaikan masih merupakan klaim dari pihak FPMPH-S dan belum dibuktikan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang disebut.

Media ini juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Polisi Aktif Rawat Kebun Jagung Binaan

Fri, 03 Jul 2026 23:17:16 +0700

Pekanbaru – Komitmen Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru dalam mendukung program ketahanan pangan terus diwujudkan melalui kegiatan perawatan rutin kebun jagung binaan yang berlokasi di Perkebunan SMK Pertanian, Jalan Alamanda I, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Personel Polsek Kawasan Pelabuhan turun langsung ke lahan untuk melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil yang saat ini memasuki fase menjelang panen. Dalam kegiatan tersebut, personel mengamati kondisi daun, batang, serta tongkol jagung guna memastikan pertumbuhan tanaman tetap optimal dan menghasilkan panen yang berkualitas.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan AKP Dr. TEDDY KUSUMA, S.H,S.E,M.H,C.Med menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Implementasi nyata semangat Polisi Cinta Petani, di mana Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir mendampingi para petani dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan, Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru berharap kebun jagung binaan dapat terus memberikan hasil yang maksimal serta berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

Perkuat Sinergi dan Kolaborasi, Walikota Kunjungan Kerja ke DJPb Kanwil Riau

Mon, 29 Jun 2026 23:50:57 +0700

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM, menggelar kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah (DJPb Kanwil) Provinsi Riau, Senin (29/6/2026).

Didampingi Kepala Inspektorat Zulhelmi Arifin dan Kepala BPKAD Firmansyah Eka Putra, kedatangan Walikota Agung disambut secara langsung oleh Kepala DJPb Kanwil Riau Adnan Wimbyarto.

Kunjungan kerja dalam rangka silaturahmi serta memperkuat sinergi dan kolaborasi ini diisi dengan diskusi singkat antara Walikota Agung dengan Kepala DJPb Kanwil Riau Adnan Wimbyarto, bertempat di ruang rapat kantor DJPb setempat.

Usai pertemuan, Walikota Agung menyampaikan terdapat berbagai hal yang ia bahas dalam diskusi bersama Kepala DJPb Kanwil Riau tersebut.

"Yang pertama tentu pertemuan ini dalam rangka silaturahmi dengan Kepala Kanwil Kementerian Keuangan di Provinsi Riau. Yang kedua, tadi kita membahas terkait pola pembayaran TKD (Tunjangan Kinerja Daerah)," ungkapnya.

Kemudian yang ketiga, terang Walikota Agung, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan DJPb Riau membahas seputar kolaborasi yang bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tadi ada beberapa peluang yang kita tangkap terkait adanya bantuan untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada dalam program DJPb," tutupnya.

TP PKK Pekanbaru Teguhkan Komitmen Dukung Asta Cita Lewat Berbagai Program Pemberdayaan

Tue, 30 Jun 2026 23:49:57 +0700

PEKANBARU - Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelaksanaan Sepuluh Program Pokok PKK sebagai upaya mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Peringatan HKG PKK bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat gerakan seluruh jajaran TP PKK, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, kecamatan, kelurahan, dan kelompok dasawisma.

"Melalui momentum ini, seluruh kader PKK semakin meneguhkan komitmen dalam melaksanakan Sepuluh Program Pokok PKK sekaligus mendukung kebijakan pembangunan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Sulastri pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Lapangan Bukit Putera Senapelan, Senin (29/6/2026).

Pada HKG PKK ke-54, TP PKK mengusung tema "Kuatkan Sepuluh Program PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045". Tema tersebut menegaskan pentingnya mengoptimalkan pelaksanaan Sepuluh Program Pokok PKK sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

PKK dinilai memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita melalui pembangunan berbasis keluarga yang berkelanjutan dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

"Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan karakter bangsa," ujar Sulastri.

Dalam rangka memeriahkan HKG PKK ke-54, TP PKK Pekanbaru telah melaksanakan berbagai kegiatan sepanjang April hingga Juni. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMK), sosialisasi pengembangan UMKM bersama Rumah BUMN, lomba Aku Hatinya PKK, lomba bertutur dan berkisah, gotong royong serentak di seluruh kecamatan, pengelolaan sampah bersama Waste Station dan bank sampah, lomba bazar UP2K PKK, donor darah, serta layanan kesehatan gratis.

Selain itu, TP PKK juga berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI ketan talam durian pada peringatan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru serta berkolaborasi dalam pelaksanaan sunatan massal bagi 1.200 anak.

Pada puncak peringatan HKG PKK ke-54, TP PKK Kota Pekanbaru turut menyalurkan 1.354 paket sembako kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

Bantuan juga diberikan kepada organisasi perangkat kecamatan sebanyak 150 paket dan 1.000 paket untuk kader PKK. Rangkaian kegiatan turut diisi dengan penyaluran bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, dan donor darah.

"Seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harapan kami, setiap kegiatan benar-benar mampu meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan," tutupnya.

Wabup Kampar Buka Pelatihan Tata Kelola Pokdarwis Tahun 2026, Dorong Pengembangan Potensi Wisata di Kab. Kampar

Tue, 30 Jun 2026 23:49:17 +0700

Bangkinang Kota – Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., secara resmi membuka Pelatihan Tata Kelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Hotel Bangkinang Baru, Selasa (30/06/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, H. Afdal, S.T., M.T., beserta para narasumber, pengurus Pokdarwis dari berbagai kecamatan, serta undangan lainnya.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Kampar menegaskan bahwa Kelompok Sadar Wisata memiliki peran strategis dalam menggali, mengembangkan, dan mempromosikan potensi wisata yang dimiliki setiap daerah di Kabupaten Kampar.

“Hadirnya Pokdarwis harus mampu menggali seluruh potensi wisata yang ada di daerah masing-masing. Kabupaten Kampar memiliki kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik,” ujar Misharti.

Ia juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap wisatawan yang berkunjung. Menurutnya, keramahan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkesan.

Di era digitalisasi saat ini, Wakil Bupati juga mengajak seluruh pengurus Pokdarwis agar aktif memanfaatkan media digital dan media sosial sebagai sarana promosi destinasi wisata.

Misharti juga mendorong Pokdarwis yang memiliki potensi wisata alam maupun potensi lainnya agar terus melakukan inovasi dan pengembangan sehingga dapat melahirkan objek-objek wisata baru yang mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan.

“Saya sangat berharap seluruh Pokdarwis terus meningkatkan potensi wisata di daerahnya masing-masing. Dengan berkembangnya sektor pariwisata, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, H. Afdal, S.T., M.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengurus Kelompok Sadar Wisata dalam mengelola destinasi wisata secara profesional.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan Pelatihan Tata Kelola Pokdarwis Tahun 2026 dilaksanakan selama tiga hari, mulai 30 Juni hingga 2 Juli 2026, dengan berbagai materi terkait pengelolaan destinasi wisata, pelayanan kepada wisatawan, promosi digital, serta penguatan kelembagaan Pokdarwis.