Bangkinang Kota - Langkah strategis untuk memperkuat jaminan kesehatan Kepala Desa beserta Perangkat, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos, MT yang diwakili oleh PJ Sekda Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP, M.SI Menerima Audiensi Kepala BPJS Kesehatan Beserta Jajaran, yang diselenggarakan di ruang Kerja Sekda Kampar, Selasa (10/2/2026).
Tampak Hadir, Kepala BPJS Pekanbaru dr.Muhammad Fakhriza beserta jajaran dalam rangka Penguatan Informasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kepala Desa beserta Perangkat di Wilayah Kabupaten Kampar.
Dalam arahannya, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah mengucapkan selamat datang di Kabupaten Kampar Semoga kedatangan Bapak dan Ibu membawa harapan baru serta solusi konkret bagi permasalahan kesehatan di wilayah Kabupaten Kampar.
“Tentunya penuh dengan tantangan dan permasalahan untuk memastikan setiap Kepala Desa dan Perangkat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.”ungkapnya.”
Ia juga mengatakan, membahas terkait fakta Integritas Penganggaran BPJS untuk Kepala Desa dan Perangkat tentu Kami harus berkoordinasi dengan Bupati dan DPRD Kampar.
“Karena pergeseran Anggaran atau menambah pagu anggaran tidak bisa akan tetapi harus koordinasi lagi, tentunya upaya upaya menindak lanjuti fakta integritas ini akan Dilaksanakan di APBD Perubahan.”ungkapnya.”
Ia juga menyampaikan secara terbuka kondisi fiskal Daerah, Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kampar tetap menunjukkan komitmen kuat untuk mencari solusi terbaik agar aparatur desa tetap memperoleh perlindungan kesehatan yang layak.
“Untuk itu, meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan, pemerintah daerah tidak menutup mata dan terus melakukan komunikasi serta koordinasi lintas sektor guna menemukan skema yang memungkinkan.”tutupnya.”
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru dr. Muhammad Fakhriza menyampaikan pemahaman atas kondisi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kampar. Ia menjelaskan berbagai alternatif dan opsi skema kepesertaan BPJS Kesehatan yang dapat dikaji bersama, termasuk penyesuaian regulasi dan mekanisme pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.