pilihan +INDEKS
Pj Wako Pekanbaru Paparkan RDTR WP Marpoyan Damai Dalam Rapat Lintas Sektor
PEKANBARU - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa memaparkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Marpoyan Damai Tahun 2024-2044 pada Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas sektor bersama Dirjen Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Rakor tersebut dilaksanakan di Ra Suites Simatupang, Jalan TB Simatupang, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kamis 24/10/2024.
Dalam agenda tersebut Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution menyampaikan keterangan pers usai acara bahwasanya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperda) tentang RDTR untuk wilayah perencanaan Kecamatan Marpoyan Damai memang butuh waktu. Tahapan proses penyusunannya berlangsung selama enam tahun yakni dari tahun 2018 hingga rampung pada tahun 2024.
"Ini disebabkan oleh berbagai perubahan aturan tata ruang," papar Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.
Menurutnya, proses finalisasi RDTR sempat terkendala perubahan-perubahan aturan yang mengatur tata ruang. Finalisasi dilakukan sebelum rapat lintas sektor dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
"Kita sudah menyiapkan peta finalisasi peruntukan ruang di Kota Pekanbaru ini," paparnya.
Adanya peta rencana tata ruang yang telah disetujui tentu Pekanbaru siap melangkah menuju pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Peta rencana tata ruang ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat.
Rapat lintas sektor ini untuk persetujuan substansi terkait ATR. Ada tiga peta utama yang diresmikan, yakni Peta Pola Ruang, Peta Struktur Ruang hingga Peta Pemanfaatan Ruang.
"Peta-peta ini sangat penting untuk pengaturan tata ruang yang lebih baik di Pekanbaru, terutama di Marpoyan Damai," ungkapnya.
Indra berharap dengan adanya peta ini tentu pembangunan kota dapat berjalan lebih terarah. Ia meyakini nantinya arah pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Berita Lainnya +INDEKS
Perhutanan Sosial Didorong Jadi Motor Mitigasi Iklim dan Penguatan Ekonomi Hijau di Riau
PEKANBARU - Perhutanan sosial ditegaskan sebagai strategi kunci dalam mendukung implementasi REDD.
Kawal Hak Buruh, Posko THR Riau Mulai Beroperasi Tampung Laporan Pekerja
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmi.
Syahrial Abdi Tegaskan Penguatan Pengawasan dan Kualitas SPPG di Riau
Pekanbaru - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, membuka.
25.521 KPM di Siak Terima Bansos Triwulan I 2026, 98.103 Jiwa Dapat PBI Jaminan Kesehatan
SIAK– Sebanyak 25.521 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Si.
Pemprov Riau Salurkan Bantuan untuk Warga Bukit Kapur
DUMAI - Safari Ramadan 1447 H di Masjid Al Muqorrabin, Bukit Kayu Kapur Dumai, Kamis (26/2/2026) .
OMC Terus Digesa, 15 Ton Garam Disebar untuk Pancing Hujan di Langit Bumi Lancang Kuning
PEKANBARU - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga saat ini ma.


.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
