Pj Wali Kota Pekanbaru Tekankan Netralitas ASN Kecamatan Tuah Madani di Pilkada

PEKANBARU- Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menyampaikan beberapa poin penting dalam kegiatan silaturahmi yang berlangsung hari ini di Kantor Kecamatan Tuah Madani, Rabu (16/10/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda kunjungan ke 15 kecamatan yang sempat tertunda.

Dalam kesempatan tersebut, Risnandar menekankan pentingnya mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh para aparatur sipil negara (ASN) di bawahnya. Ia harus mendengarkan agar ada koneksi antara arus informasi dan kebijakan yang diharapkan oleh teman-teman ASN di lapangan dengan kemampuan pemerintah kota.

Ia juga menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi tengah atas berbagai permasalahan yang ada, seperti kekurangan fasilitas kantor dan sarana prasarana. Risnandar menekankan bahwa para ASN harus berdiri netral dan tidak berpihak pada satu kandidat dalam Pilkada. Melainkan, ASN harus mendukung seluruh kandidat untuk memastikan partisipasi publik yang maksimal.

Risnandar mengingatkan bahwa ASN harus tetap netral hingga pengumuman resmi pemenang oleh KPU pada 16 Desember. Tahapan netralitas ASN bukan hanya sampai tanggal 27 November, tetapi sampai tanggal 16 Desember saat KPU mengumumkan secara resmi pemenang pemilu.

"ASN yang ketahuan berpihak setelah tanggal 27 November akan ditindak tegas," ucapnya.

Risnandar meminta media untuk memberitakan hal ini secara profesional dan berterima kasih kepada seluruh ASN dan penyelenggara pesta demokrasi, termasuk KPU dan Bawaslu, yang hingga saat ini menjaga netralitas. Risnandar juga berterima kasih kepada seluruh ASN Pemo Pekanbaru dan penyelenggarakan pesta demokrasi. 

"Hingga hari ini, tidak ada ASN yang terlaporkan melanggar netralitas," katanya. 

Risnandar berharap netralitas ini terus terjaga demi pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat. Acara yang dihadiri oleh berbagai pejabat dan ASN ini berlangsung dengan penuh keakraban dan komitmen untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.