Kelembagaan Jadi Akses Petani Terima Program Pengembangan SDM Perkebunan

PEKANBARU - Pelatihan bagi petani dalam rangka program pengembangan SDM perkebunan dinilai menjadi langkah strategis untuk membantu petani di Provinsi Riau memperkuat organisasi sekaligus membuka akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Penguatan tersebut terutama dibutuhkan petani swadaya yang selama ini masih menghadapi kendala dalam mengakses program perkebunan karena belum tergabung dalam kelembagaan.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, mengatakan kegiatan yang digelar Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) memiliki peran strategis dalam mendorong penguatan kelembagaan petani. Menurutnya, kelembagaan bukan sekadar wadah organisasi, tetapi menjadi instrumen bagi petani untuk tumbuh dan mengembangkan usaha perkebunannya.

"Kegiatan dari BPDP dan BBPMKP sangat penting dilakukan karena kelembagaan merupakan wadah utama untuk meningkatkan posisi petani. Program ini juga sekaligus wadah bagi mereka untuk tumbuh, berkembang, dan merencanakan seluruh upaya budidaya perkebunan secara terpadu," kata Supriadi di Novotel Pekanbaru, Rabu (9/9/2026).

Dijelasakan, penguatan kelembagaan semakin penting karena sejumlah akses terhadap bantuan pemerintah saat ini diberikan dengan basis kelembagaan. Kondisi tersebut membuat petani perlu memiliki organisasi yang tertata agar dapat memenuhi persyaratan sekaligus mengelola program yang diterima secara optimal.

"Selain itu, akses bantuan pemerintah saat ini berbasis pada kelembagaan. Pelatihan ini menjadi kunci untuk membenahi tata kelola perkebunan, khususnya bagi petani swadaya. Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut demi membangun Riau yang lebih baik," jelasnya.

Diungkapkan, pihaknya selama ini terus mendorong petani untuk bergabung dan memperkuat kelembagaan setiap kali terdapat peluang program pemberdayaan. Langkah tersebut dilakukan karena masih terdapat petani yang belum dapat memanfaatkan berbagai program pemerintah akibat belum memiliki kelembagaan yang memenuhi ketentuan.

"Prinsipnya sama, setiap ada kesempatan program kami selalu mengarahkan petani untuk penguatan kelembagaan melalui pelatihan. Kendala yang kami rasakan selama ini adalah banyaknya program pemerintah seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga bantuan sarana dan prasarana yang tidak dapat diakses oleh masyarakat karena mereka belum tergabung dalam kelembagaan," ungkapnya.

Diterangkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan perkebunan tidak dapat dipandang sebagai kegiatan administratif semata. Kelembagaan yang berjalan baik dapat menjadi sarana untuk menyusun perencanaan usaha, membangun kemitraan, meningkatkan kapasitas anggota, hingga memperkuat posisi petani dalam rantai usaha perkebunan.

Karena itu, pelatihan penguatan kelembagaan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta. Lebih jauh, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong terbentuknya kelompok atau kelembagaan perkebunan baru yang mampu menjalankan fungsi organisasi secara berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa kelembagaan merupakan fondasi bagi petani untuk mengembangkan usaha secara lebih terarah. Dengan organisasi yang kuat, petani memiliki ruang yang lebih besar untuk bekerja sama, mengakses program pemerintah, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

"Oleh karena itu, kami terus menekankan bahwa kelembagaan adalah kunci utama agar petani bisa bergerak lebih maju. Kami harap setelah pelatihan ini akan terbentuk lagi kelembagaan perkebunan baru di Provinsi Riau," pungkasnya.