HUT ke-242 Pekanbaru, Akademisi Dukung Percepatan RDTR untuk Pertumbuhan Kota

PEKANBARU - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-242 Kota Pekanbaru menjadi momentum penting untuk merefleksikan berbagai capaian pembangunan sekaligus menyiapkan langkah strategis menghadapi tantangan masa depan. Di tengah pesatnya pertumbuhan kota, aspek tata ruang dinilai menjadi satu diantara fondasi utama yang menentukan arah perkembangan Pekanbaru ke depan.

Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Kota Bertuah terus mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan kawasan permukiman, perdagangan, hingga industri membutuhkan perencanaan ruang yang matang agar pembangunan berjalan terarah dan berkelanjutan.

Akademisi Riau, Faizan Dalilla, S.T., M.Si., menilai bahwa secara umum Kota Pekanbaru telah memiliki landasan tata ruang yang cukup baik. Menurutnya, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dimiliki saat ini telah disusun sesuai mekanisme yang berlaku.

"Mengenai tata ruang, Pekanbaru sebenarnya sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Secara umum, rencana tersebut sudah bagus dan mengikuti mekanisme yang ada," kata Faizan saat dihubungi Media Center Riau, di Pekanbaru, Selasa (23/06/2026).

Dijelaskan, RTRW Kota Pekanbaru telah memiliki kekuatan hukum melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020. Namun, setelah lima tahun berjalan, dokumen tersebut perlu direvisi guna menyesuaikan berbagai perkembangan yang terjadi.

Ia menambahkan, evaluasi terhadap implementasi RTRW menunjukkan adanya sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Selain itu, perubahan regulasi dan kebijakan tata ruang baik dari pemerintah pusat maupun daerah juga menjadi alasan penting untuk melakukan penyesuaian.

"Setelah dievaluasi, ternyata dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang mungkin belum sesuai rencana. Selain itu, ada banyak perubahan peraturan serta kebijakan tata ruang dari pemerintah pusat maupun daerah, sehingga harus disesuaikan lagi," jelasnya.

Faizan yang merupakan Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Wilayah dan Kota Provinsi Riau, juga menerangkan bahwa sistem perencanaan tata ruang terdiri dari dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah RTRW yang bersifat makro, sedangkan tingkatan kedua adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengatur secara lebih rinci.

"Secara umum, pembagian ruangnya sudah mengakomodasi banyak hal terkait perkembangan Kota Pekanbaru. Namun, rencana tata ruang itu dibagi dua, ada RTRW dan RDTR," terangnya.

Diungkapkan, RDTR memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi panduan teknis dalam pengelolaan ruang hingga tingkat kapling dan blok bangunan. Dokumen ini juga menjadi acuan utama dalam proses investasi dan perizinan.

"Sesuai namanya RDTR, perencanaan di dalamnya mencakup aturan per kapling hingga blok bangunan. Berbeda dengan RTRW yang masih bersifat umum, RDTR inilah yang menjadi panduan konkret untuk investasi dan perizinan," ungkapnya.

Ia menilai keberadaan RDTR dapat meminimalkan potensi penyimpangan pemanfaatan ruang di lapangan. Dengan aturan yang lebih detail, pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam memberikan maupun menolak izin sesuai peruntukan wilayah.

"Jika pemerintah hanya mengandalkan RTRW, potensi penyimpangan di lapangan itu besar karena aturannya belum spesifik. Memang bisa dijadikan acuan perizinan, tapi tidak mendalam. Sementara kalau sudah ada RDTR, semuanya jelas apa yang boleh dilakukan atau apakah lokasi yang diajukan izinnya sama sekali tidak diperbolehkan untuk kegiatan tersebut," ujarnya.

Faizan menuturkan bahwa saat ini Pekanbaru memiliki sekitar 15 kecamatan. Namun, dari jumlah tersebut baru beberapa kecamatan yang telah memiliki RDTR dan legalitas hukum yang kuat.

"Nah, luasan RDTR itu biasanya mencakup wilayah kecamatan. Saat ini Pekanbaru memiliki sekitar 15 kecamatan, sepengetahuan saya yang sudah perwako RDTR dan punya legalitas hukum itu baru beberapa kecamatan. Dengan begitu kecamatan prioritas sudah seharusnya punya perda RDTR," tuturnya.

Kondisi tersebut, menurut Faizan, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan Pemerintah Kota Pekanbaru. Terlebih, laju pertumbuhan kota yang terus meningkat menuntut adanya kepastian tata ruang yang lebih rinci dan komprehensif.

"Sehingga, ini menjadi PR besar bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Setiap kota yang tumbuh pesat tentu berupaya untuk ada RDTR-nya, terutama pada kecamatan-kecamatan yang pertumbuhannya sangat cepat," ucapnya.

Dalam momentum HUT ke-242 Pekanbaru, Faizan berharap percepatan penyusunan RDTR dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Ia meyakini tata ruang yang terencana dengan baik akan memperkuat daya saing kota sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

"Dengan begitu ya harus disegerakan sebagai turunan dari RTRW. Kendala utamanya biasanya adalah biaya, karena penyusunan RDTR ini memakan anggaran cukup besar. Namun, salah satu triknya adalah mengajukan bantuan teknis atau pendanaan ke pemerintah pusat. Pekanbaru ini sangat berpotensi mendapatkan bantuan karena dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), terlebih Pekanbaru telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional. Status ini memberikan peluang besar untuk meminta dukungan pusat, baik dalam penyusunan regulasi maupun penyediaan infrastruktur," pungkasnya.